DPRD Kabupaten Gorontalo Sesalkan Pemangkasan DAK-DAU-Dana Desa

Ajis Khalid - detikNews
Senin, 11 Mei 2020 17:06 WIB
Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo bersama semua fraksi di DPRD (Ajis Khalid/detikcom)
Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo bersama semua fraksi di DPRD (Ajis Khalid/detikcom)
Gorontalo -

DPRD Kabupaten Gorontalo mengungkapkan ada pemangkasan sejumlah anggaran dari pusat. Item-item itu disebutkan mulai dari Dana Alokasi Khusus hingga Dana Desa.

Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Syam T. Ase, Senin (11/5/2020), menyatakan keluarnya PMK Nomor 35 Tahun 2020 serta kesepakatan Mendagri dan Menkeu berdampak luas ke Provinsi Gorontalo, terutama daerah kabupaten/kota. Dia meminta negara tak melupakan kebutuhan masyarakat.

"Sekarang warga tidak tahu ada rasionalisasi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat ke daerah. Adanya pemangkasan item, termasuk Kabupaten Gorontalo. Ada pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), DID dan terakhir Dana Desa. Pemangkasan ini, itu setelah kami cek ke pemerintah daerah hampir Rp 120 miliar ini begitu besar, Bapak/Ibu," ucap Syam.

Dia mengungkapkan pemerintah dan DPRD tidak bisa berbuat apa-apa atas rasionalisasi anggaran saat ini.

"Setelah kami cek ke Pemda, ada beberapa persen yang harus dipenuhi ke pemerintah pusat. Kalau tidak dipenuhi, kami bulan Mei sudah ditahan dan tidak dikucurkan ke daerah sebanyak Rp 16 miliar kalau sampai bulan depan juga maka akan kelipatan sampai Rp 32 miliar," kata Syam.

Dia menyebut apa yang disampaikan adalah jeritan hati warga Kabupaten Gorontalo. Meski demikian, Syam mengaku tidak sedang menyalahkan pemerintah pusat.

"Kami tidak ingin mempersalahkan pemerintah pusat kami. Kami tidak ingin bersuara sama dengan kepala daerah yang menyalahkan pemerintah pusat. Hari ini kami curhat, kami DPRD curhat ke Ibu Menteri Keuangan bahkan sampai ke Bapak Presiden. Hanya Menkeu yang bisa memberikan kebijakan," ucap Syam.

(gbr/gbr)