Capres Independen: Antara Fadjroel Rachman, Ki Gendeng Pamungkas dan MK

Andi Saputra - detikNews
Senin, 11 Mei 2020 15:52 WIB
Kegiatan di Mahkamah Konstitusi (MK) nampak berjalan normal seperti biasa. Rencananya, BPN Prabowo-Sandiaga akan menyampaikan gugatan Pemilu hari ini.
Foto: Gedung MK (Rengga Sancaya/detikcom)

Maruarar Siahaan menilai dengan tidak diakomodirnya capres independen dalam Pemilu menjadi tidak konstitusional. Sebab mengesampingan hak-hak dasar warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan menjadi calon presiden dan wakil presiden secara perseorangan atau independen.

"Dengan pembatasan yang menjadi substansi pasal 8 dan pasal-pasal terkait dalam UU 42/2008, tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi asas proporsionalitas, yang menuntut keseimbangan tujuan dengan bobot hak dasar yang dilindungi dan dijamin dalam UUD 1945," ucap Maruarar.

Akil Mochtar sependapat dengan Abdul Mukhtie Fadjar. Menurutnya, ditolaknya permohonan Fadjroel Rachman karena pertimbangan agenda nasional pelaksanaan Pilpres tahun 2009 yang sudah sangat dekat.

"Maka pemberian ruang bagi calon presiden perseorangan harus diakomodir dalam UU 42/2008 dan dilaksanakan pada Pilpres tahun 2014," ujar Akil.

Namun, suara Mukhtie-Maruarar-Akil kalah melawan 6 hakim konstitusi lainnya yang diketuai Mahfud Md. Keenam hakim MK merujuk Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik. Pasal itu berbunyi:

Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Permohonan Fadjroel bisa saja tidak dikabulkan, dan gagal jadi Presiden RI. Tapi kini ia setiap hari ngantor di Istana Merdeka sebagai juru bicara Presiden.

11 Tahun berlalu, MK kembali diminta mengesahkan capres independen. Beda dengan Fadjroel, Ki Gendeng menggunakan alasan kebathinan dan juga alasan sosial kemasyarakatan. Sebab kasus Pilpres 2019 yang mengerucut pada pertentangan dua kubu sehingga masyarakat terbelah.

"Pemohon merasakan perpecahan cebong dan kampret yang mana menjadi terbelah dua masyarakat, sehingga hal ini telah merusak sosial sehingga tidak baik untuk keutuhan NKRI," cetus Ki Gendung.

Bila pada 2009 MK mengunci capres independen, apakah kini bisa dibuka? MK dalam putusan soal quick count Pemilu menyatakan konstitusi itu hidup dan berkembang. Alhasil putusan MK tidak statis, tapi dinamis. MK mencontohkan di Amerika Serikat di kasus pemisahan sekolah warna berdasarkan warna kulit di AS.

Pada 1896, MK Amerika Serikat menyatakan hal itu bukan diskriminasi atas dasar prinsip separate but equal (terpisah tetapi sama). Namun pendirian itu diubah pada 1954. Supreme Court memutuskan pemisahan sekolah yang didasarkan atas dasar warna kulit bertentangan dengan konstitusi.

Jalan panjang Ki Gendeng Pamungkas masih panjang. Permohonan baru didaftarkan. Jadwal sidang pun belum diagendakan oleh MK. Bagaimana endingnya?


(asp/gbr)