Capres Independen: Antara Fadjroel Rachman, Ki Gendeng Pamungkas dan MK

Andi Saputra - detikNews
Senin, 11 Mei 2020 15:52 WIB
Kegiatan di Mahkamah Konstitusi (MK) nampak berjalan normal seperti biasa. Rencananya, BPN Prabowo-Sandiaga akan menyampaikan gugatan Pemilu hari ini.
Foto: Gedung MK (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Calon presiden independen kembali meramaikan wacana hukum tata negara Indonesia. Sebab, dukun sakti Ki Gendeng Pamungkas meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membuka keran capres independen maju dalam pilpres. Bukan pertama kali capres independen masuk pusaran perdebatan.

Pada 2008, Fadjroel Rahman menggugat UU Pemilu ke MK. Saat itu, Fadjroel menyerahkan kuasa kepada Taufik Basari (kini anggota DPR dari NasDem).

"Jangan hanya melalui jalur partai saja. Bagaimana dengan mereka yang mempunyai kemampuan sebagai Presiden, namun tidak masuk dalam lingkup partai dan terkendala dengan minimnya biaya?" ungkap Fadjroel kala itu.

Selain itu, Fadjroel mencontohkan putusan MK yang memberikan calon independen bisa berlaga di Pilkada. Sehingga, bagi dia, cukup alasan MK juga memberlakukannya di Pilpres.

"Mahkamah Konstitusi telah memberi tafsir pelaksanaan demokrasi dalam kaitannya dengan Pemilu eksekutif (di daerah melalui Pilkada) bahwa Pemilu tersebut tidak boleh menutup peluang adanya calon perseorangan karena partai politik hanyalah salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi. Sehingga adalah wajar apabila dibuka partisipasi dengan mekanisme lain di luar Parpol untuk penyelenggaraan demokrasi," ujar Fadjroel.

Untuk meyakinkan MK, Fadjroel mengundang sejumlah ahli seperti Bima Arya (kini Wali Kota Bogor), Effendi Gazali, Andrianof Chaniago, dan Yudi Latif. Menurut Bima kala itu, syarat pengajuan capres melalui partai adalah diskriminasi, karena bukan syarat umum. Monopoli oleh partai-partai politik atas pengajuan seorang calon independen harus diakhiri karena hal tersebut merupakan esensial demi memperkuat demokrasi yang partisipatif.

"Masyarakat Indonesia pada umumnya menginginkan calon independen untuk Presiden. Hal tersebut disebabkan tingkat kepercayaan dalam hal pencalonan Presiden yang selama ini merupakan wewenang partai, paling rendah dibandingkan dengan lembaga lain, misalnya ormas, LSM, atau media massa," ujar ahli lainnya, Saiful Mujani waktu itu.