Cerita Bupati Bogor Kebingungan soal Larangan Mudik dari Pusat

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Senin, 11 Mei 2020 15:35 WIB
Bupati Bogor Ade Yasin
Bupati Bogor Ade Yasin (Sachril Agustin Berutu/detikcom)
Jakarta -

Bupati Bogor Ade Yasin berbicara soal regulasi yang kontradiktif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur larangan mudik. Ade menyebut sering kali pemerintah pusat mengubah aturan dalam kurun satu hari yang membuat pemerintah daerah kebingungan.

"Yang paling mengganjal tentunya ada kontradiksi antara regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ini seringkali kita dengar terus-menerus, bahkan dalam satu hari kadang-kadang ada perubahan ya, perubahan regulasi yang membingungkan kami di daerah," kata Ade melalui siaran langsung dari kanal YouTube CSIS, Senin (11/5/2020).

Sebagai contoh, Ade menyebut aturan soal larangan mudik yang dikeluarkan Presiden bersinggungan dengan aturan Kementerian Perhubungan yang membolehkan pengoperasian angkutan mudik. Ade menyebut aturan ini membuat pihaknya bingung dan memutuskan hanya akan menaati aturan Presiden.

"Contoh kemarin soal mudik. Presiden melarang mudik, tiba-tiba kementerian boleh untuk angkutan mudik, lalu Pak Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) melarang. Nah, ini yang bikin bingung. Akhirnya kami putuskan bahwa kami memegang apa yang diputuskan oleh pemerintah dan juga yang terkait dengan ini, yaitu Kepala BNPB dan Pak Presiden pada saat menyatakan mudik yang pertama," ujarnya.

Ade mengatakan Pemkab Bogor tidak akan menaati peraturan yang bukan berasal dari perintah Presiden. Pihaknya tidak ingin bermain-main dalam aturan yang kontradiktif sehingga dapat memberi celah masuknya virus Corona ke wilayahnya.

"Ke depannya, kami juga tidak mematuhi aturan yang lain, tetapi ini untuk mempertegas bahwa daerah tidak main-main dalam PSBB. Jadi, kalaupun kita harus terpengaruh dari aturan yang tidak sinkron atau yang kontradiktif, jadi lama-lama kita bingung melaksanakan PSBB dan inilah barangkali celah ketika kita bingung, lalu kita melonggarkan PSBB. Ini celah barangkali untuk lebih masif lagi virus ini masuk ke kabupaten kami," tutur Ade.

Pemerintah telah menegaskan kembali bahwa mudik Lebaran 2020 dilarang. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal (Dirjen) tentang petunjuk operasional transportasi pelaksanaan pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Diterbitkannya SE Dirjen ini dalam rangka untuk menindaklanjuti terbitnya SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020.

"Melalui Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat, Laut, Udara, dan Perkeretaapian, Kemenhub fokus melakukan pengendalian transportasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mendukung dan menindaklanjuti SE Gugus Tugas," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati melalui keterangan tertulis, Senin (11/5).

(gbr/gbr)