Kemenhub Terbitkan SE Dirjen soal Petunjuk Operasional Transportasi Saat PSBB

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Senin, 11 Mei 2020 13:01 WIB
Poster
Foto Ilustrasi PSBB saat pandemi Corona (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan surat edaran (SE) Direktur Jenderal (Dirjen) tentang petunjuk operasional transportasi pelaksanaan pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Diterbitkannya SE Dirjen ini dalam rangka untuk menindaklanjuti terbitnya SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020.

"Melalui Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat, Laut, Udara, dan Perkeretaapian, Kemenhub fokus melakukan pengendalian transportasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mendukung dan menindaklanjuti SE Gugus Tugas," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati melalui keterangan tertulis, Senin (11/5/2020).

Adita menjelaskan SE Dirjen Perkeretaapian yang ditetapkan pada 7 Mei 2020 dan SE Dirjen Perhubungan Darat, Laut, dan Udara yang ditetapkan pada 8 Mei 2020 mulai berlaku pada saat ditetapkan sampai 31 Mei 2020. SE dirjen dapat diperpanjang jika diperlukan.

Secara umum SE Dirjen mengatur petunjuk operasional transportasi di setiap moda, baik darat, laut, udara, dan kereta api. Adapun unsur stakeholders yang terlibat terdiri dari pemerintah daerah, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, serta operator penyelenggara sarana dan prasarana transportasi.

Tonton juga 'Kemenhub Imbau Masyarakat Tak Mudik Tahun Ini':

[Gambas:Video 20detik]

Dari unsur Kemenhub di lapangan, yakni para Kepala Balai Transportasi Darat, Syahbandar, Kepala Kantor Otoritas Bandara, dan Kepala Balai teknik Perkeretaapian, bertugas untuk:

1. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SE Gugus Tugas yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan para operator transportasi, TNI, Polri, pemda, Gugus Tugas COVID-19 dan instansi terkait lainnya

2. Mengawasi dan memastikan pembentukan pos penjagaan dan pemeriksaan oleh operator transportasi di setiap prasarana transportasi baik di terminal, stasiun, bandara dan pelabuhan sesuai protokol kesehatan

3. Memastikan para operator transportasi melaksanakan ketentuan dalam SE Gugus Tugas

4. Melaporkan hasil pengawasan kepada masing-masing Direktur Jenderal

Selanjutnya
Halaman
1 2