Haji 2020 Belum Pasti, Saudi Minta RI Tunda Bayar DP Layanan Jemaah

Mochamad Zhacky - detikNews
Senin, 11 Mei 2020 11:37 WIB
Ilustrasi Jemaah Haji Meninggal Saat Haji
Ilustrasi haji. (Andhika Akbarayansyah/detikcom)
Jakarta -

Kementerian Agama (Kemenag) belum bisa memastikan apakah ibadah haji 2020 akan tetap diselenggarakan di tengah wabah virus Corona (COVID-19). Karena itu, otoritas Arab Saudi meminta pemerintah Indonesia menunda pembayaran uang muka kepada perusahaan penyedia layanan untuk jemaah.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI. Zainut awalnya memaparkan progres penyediaan layanan haji.

"Untuk penyiapan ibadah haji di Mekah saat ini sudah terdapat 156 hotel dengan kapasitas 290.866 orang yang telah mencapai kesepakatan harga. Kapasitas tersebut sudah mencukupi untuk akomodasi seluruh jemaah haji. Sedangkan untuk akomodasi di Madinah saat ini baru mencapai 28 hotel dengan kapasitas 26.520 orang. Penyediaan akomodasi di Madinah belum bisa dilanjutkan," kata Zainut dalam rapat yang disiarkan langsung di YouTube DPR, Senin (11/5/2020).

Selanjutnya penyediaan konsumsi. Zainut menyebut Kemenag telah menegosiasikan harga dengan setidaknya 71 perusahaan untuk konsumsi jemaah di empat wilayah.

"Untuk wilayah Jeddah jumlah perusahaan 2, wilayah Mekah jumlah perusahaan 39, wilayah Armuzna jumlah perusahaan 13, wilayah Madinah jumlah perusahaan 17. Dengan total keseluruhannya 71 perusahaan dan telah negosiasi harga," terangnya.

Untuk transportasi, sebut Zainut, ada dua layanan yang disediakan, yakni antarkota perhajian dan salawat. Dia menyebut belum ada negosiasi harga untuk penyediaan transportasi jemaah.

"Satu, jenis layanan transportasi antarkota perhajian, jumlah perusahaan 8 dan telah lulus penelitian tahap akhir. Kemudian transportasi salawat, jumlah perusahaan 3 dan dinyatakan lulus penelitian tahap akhir. Setelah calon penyediaan transportasi dinyatakan lulus penelitian tahap akhir, tahap selanjutnya yaitu proses negosiasi harga," sebut Zainut.

"Dengan kondisi kebijakan pemerintah Arab Saudi saat ini, proses negosiasi harga belum bisa dilaksanakan. Sampai hari ini belum ada perusahaan yang ditetapkan sebagai penyediaan layanan transportasi darat untuk jemaah haji Indonesia," imbuhnya.

Zainut mengungkapkan, penyediaan layanan, baik akomodasi, konsumsi dan transportasi untuk para jemaah haji 2020 Indonesia dihentikan pada tahap kesepakatan harga. Menurutnya, hal itu dilakukan berdasarkan permintaan pemerintah Arab Saudi.

"Untuk proses penandatangan kontrak dan pembayaran uang muka kepada penyediaan akan dilakukan kemudian. Hal ini dilakukan berdasarkan permintaan menteri haji dan umrah Arab Saudi kepada Menag yang disampaikan melalui surat pada beberapa waktu lalu terkait penundaan pelaksanaan kontrak dan pembayaran uang muka untuk seluruh layanan jemaah haji di Arab Saudi," papar Zainut.

(zak/fjp)