Migran Care Minta Pemerintah Perbaiki Kebijakan untuk Akhiri Eskploitasi WNI

Dwi Andayani - detikNews
Senin, 11 Mei 2020 05:27 WIB
-
Ilustrasi (Foto: iStock)
Jakarta -

Eksploitasi atau perbudakan warga negara Indonesia (WNI) di Kapal China terus menjadi sorotan. Migrant Care menyebut pemerintah perlu memperbaiki kebijakan terkait ABK untuk mengakhiri kejadian tersebut.

"Jadi gimana mengakhirinya, ya memperbaiki kebijakannya, memperbaiki tata kelolanya, memperkuat pendidikan pra pemberangkatannya kemudian melihat kembali MoU dengan kapal-kapal asing dan sebagainya," ujar Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah, saat dihubungi, Minggu (10/5/2020).



Anis mengatakan, saat ini perlindungan ABK masih relatif lemah. Menurutnya para ABK ini rentan karena berbagai sektor, diantaranya karena lemahnya pengawasan.

"Jadi sebenarnya perlindungan ABK ini kan relatif lemah, banyak sekali kebocoran-kebocoran dikebijakannya. Kenapa si ABK ini rentan, satu sektornya kan memang di laut jadi pengawasannya kan juga susah," kata Anis.

Selanjutnya, dia menyebut saat ini Indonesia belum melakukan ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) 188. Dimana Konvensi ini berisi standar perlindungan ABK pada sektor kapal ikan.

"Kedua kebijakannya sendiri kan juga masih lemah. Di Indonesia, kita ini belum ratifikasi Konvensi ILO 188 tentang perlindungan ABK di sektor kapal ikan,"

"Konfensi ILO 188 inikan yang berisi standar perlindungan ABK yang di sektor kapal ikan, mulai dari sistem rekrutmennya, pendidikanya ketika bekerja itu seperti apa. Ketika ada kasus bagaimana dan sebagainya, nah kita belum ratifikasi," sambungnya.



Terlebih Anis mengatakan, tata kelola ABK di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan. Namun, tidak melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Kemudian di Indonesia tata kelola penempatan ABK itu dikelola oleh Kementerian Perhubungan dan kelautan, tidak ada Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi dari aspek ketenagakerjaannya kan memang lemah," tuturnya.

Anis menyebut,saat ini pemerintah tengah melakukan finalisasi draf aturan terkait perlindungan ABK. Menurutnya, inilah saat yang tepat untuk pemerintah mereview ulang draf tersebut dengan memperhatikan kasus-kasus yang terjadi.

"Indonesia sendiri saat ini sedang memfinalisasi draf atau rancangan aturan pemerintah untuk perlindungan ABK. Nah dari kasus ini mestinya jadi momentum untuk bagaimana draf itu di review ulang untuk melihat apakah ini sudah menjawab masalah atau belum," tuturnya.

(dwia/eva)