KPK Evaluasi Cara Penetapan Tersangka: Potensi Kabur Bila Diumumkan Dulu

Ibnu Hariyanto - detikNews
Jumat, 08 Mei 2020 12:31 WIB
Nawawi Pomolango
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Beberapa waktu lalu ada yang tidak biasa dalam cara kerja KPK kini dengan sebelumnya. Perbedaan itu perihal dengan transparansi penetapan tersangka.

Seperti disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri mengenai penangkapan 2 orang dalam pengembangan kasus suap di Kabupaten Muara Enim. Saat itu KPK menangkap 2 orang yang ternyata sudah berstatus tersangka tanpa ada pengumuman penetapannya lebih dulu.

"Penangkapan yang dilakukan tanpa pengumuman status tersangka adalah ciri khas dari kerja-kerja senyap KPK saat ini," ujar Firli pada Senin, 27 April 2020.

Pernyataan itu sempat dikritik Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW menyebut Firli harus membaca ulang Undang-Undang KPK yang memuat asas keterbukaan.

Sejurus dengan hal itu KPK memberikan penjelasan. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan memang saat ini lembaga antikorupsi itu tengah mengevaluasi proses penetapan tersangka. Apa yang salah?

"Ini yang sedang kami evaluasi praktik yang membuat para tersangka 'potensi' melarikan diri," ujar Nawawi pada wartawan, Jumat (8/5/2020).

Menurut Nawawi, pengumuman tersangka ke publik sebelum yang bersangkutan dalam genggaman KPK akan menimbulkan potensi yang bersangkutan melarikan diri. Namun hal ini disebut Nawawi tidak berlaku bagi Harun Masiku lantaran saat itu dirinya seharusnya dijerat dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Saat ini ada 5 orang yang menjadi buronan KPK yaitu Harun Masiku, Nurhadi, Rezky Herbiyono, Hiendra Soenjoto, dan Samin Tan. Kelimanya berstatus tersangka KPK tetapi untuk kasus yang berbeda-beda. Dari kelimanya, hanya Harun yang dijerat melalui OTT.

Sementara 4 orang lainnya merupakan tersangka yang diumumkan KPK dalam pengembangan kasus. Namun setelah pengumuman tersangka itu, 4 orang tersebut tidak diketahui rimbanya hingga kini.

"Sejak pengumuman status tersangka tersebut terkadang memakan waktu yang lama baru tahapan pemanggilan terhadap mereka. Akibatnya itu yang menjadi ruang bagi tersangka untuk melarikan diri. Ini praktik seperti itu yang potensi memberi ruang para tersangka melarikan diri," ujar Nawawi.

"Jadi praktik seperti itu yang potensi memberi ruang para tersangka melarikan diri. Ini yang coba kami evaluasi dan benahi dengan memulai model, saat pengumuman tersangka, tersangka sudah ditangkap terlebih dahulu. Saat diumumkan statusnya, langsung dimulai dengan tindakan penahanan. Ini model yang mulai coba dilakukan untuk meminimalisir banyaknya tersangka yang melarikan diri dan ujungnya di-DPO," imbuh Nawawi. (ibh/dhn)