Perbudakan ABK WNI Tercatat Sejak 2013, RI Perlu Ratifikasi Konvensi ILO

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Kamis, 07 Mei 2020 20:11 WIB
Kapal Maling Ikan Asal China Fu Yuan Yu 831 (Antara Foto)
Foto ilustrasi, tak berkaitan dengan berita: Kapal Maling Ikan Asal China Fu Yuan Yu 831 (Antara Foto)

Terlebih, kata Hari, regulasi yang ada di Indonesia pada praktiknya belum mengatur soal perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut kemudian memicu adanya eksploitasi pekerja di atas kapal.

"Secara mandat undang-undang nggak jelas bahwa dalam undang-undang perlindungan pekerja migran indonesia itu mengatur sektor ABK, tapi praktiknya sampai hari ini kami belum bisa melihat bahwa regulasi yang ada di Indonesia itu belum dirasakan oleh kawan-kawan ABK di luar negeri. Dampaknya seperti ini, dampaknya kalo nggak kemudian dieksploitasi di atas kapal kemudian juga sampai ada yang meninggal dibuang di laut," imbuhnya.

Untuk itu, Hari mendorong agar pemerintah segera meratifikasi Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Instrumen tersebut adalah bentuk perlindungan pemerintah Indonesia kepada para nelayan di luar negeri.

"Kita mendorong pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 terkait dengan pekerjaan dalam penangkapan ikan. Ini sangat penting sekali untuk menambah instrumen internasional bahwa komitmen Indonesia telah meratifikasi Konvensi 188 itu, itu jadikan diplomasi kepada luar untuk kemudian bagaimana negara juga mau melindungi nelayan Indonesia yang bekerja di kapal asing, yang bekerja di laut lepas," imbuhnya.

Sebelumnya, pemberitaan mengenai eksploitasi ABK di kapal berbendera China ini ramai di Korea Selatan dan akhirnya terdengar sampai Indonesia. Berita itu berasal dari media MBC News, Korea Selatan. Judul tayangan beritanya adalah '18 jam sehari kerja ... jika sakit dan tersembunyi, buang ke laut'.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3