Perbudakan ABK WNI Tercatat Sejak 2013, RI Perlu Ratifikasi Konvensi ILO

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Kamis, 07 Mei 2020 20:11 WIB
Kapal Maling Ikan Asal China Fu Yuan Yu 831 (Antara Foto)
Foto ilustrasi, tak berkaitan dengan berita: Kapal Maling Ikan Asal China Fu Yuan Yu 831 (Antara Foto)
Jakarta -

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) melihat persoalan perbudakan anak buah kapal (ABK) WNI di luar negeri bukan hanya terjadi kali ini. Catatan SBMI menyebutkan data persoalan ABK warga negara Indonesia (WNI) sudah terjadi sejak 2013.

"Kalau kami melihat persoalan ini tidak hanya kemudian terjadi pada saat ini saja, kalau kita mau kembali kepada data, sejarah, bahwa persoalan-persoalan perbudakan di atas kapal itu terjadi, kalau data kami itu mulai tahun 2013 terjadi," kata Ketua SBMI, Hariyanto Suwarno, melalui siaran langsung dari kanal YouTube Greenpeace, Kamis (7/5/2020).

Hari mengatakan adanya kasus eksploitasi dan pelarungan jenazah ABK WNI di kapal China menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pencegahan perbudakan di kapal. Pasalnya, Hari menilai saat ini pemerintah baru akan melakukan upaya saat kasus tersebut mencuat ke publik.

"Artinya adalah ini kami melihat ada momentum yang saat ini pemerintah harus segera merespon dengan baik-baik. Ketika ada persoalan kemudian pemerintah baru melakukan upaya, tetapi kemudian yang saat ini kita melakukan pencegahan," kata Hari.

Perbudakan, kata Hari, bisa dipicu juga akibat adanya ego sektoral dari masing-masing kementerian untuk mengambil kebijakan perlindungan ABK. Ia menyebut penting saat ini bagaimana Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BP2MI untuk saling bersinergi menanggapi kasus ini.

"Karut-marutnya tata kelola penempatan ABK yang saat ini juga masih dilanggengkan, kemudian ada ego sektoral masing-masing kementerian dalam mengambil kebijakan perlindungan ABK, ini yang saat ini harusnya mulai yang kemudian di sini adalah ada Kementerian Luar Negeri, ada Kementerian Ketenagakerjaan, ada BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)," ujarnya.

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2 3