Korlantas Soal Sanksi Mudik Diterapkan 8 Mei: Putar Balik Cukup

Matius Alfons - detikNews
Kamis, 07 Mei 2020 07:14 WIB
Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono ikut turun langsung meninjau operasi ketupat 2020 dan melihat penyekatan kendaraan bagi para pemudik yang tetap nekat.
Foto: dok. NTMC Korlantas Polri
Jakarta -

Kepala Kordinator Lalu Lintas Polri, Irjen Istiono menyebut pihak kepolisian akan mengedepankan persuasif dan humanis terkait larangan mudik. Istiono menyebut sanksi putar balik bagi pemudik sudah cukup tegas diterapkan.

"Operasi kepolisian ketupat 2020 ini adalah operasi kemanusiaan, polri lebih mengedepankan tindakan persuasif dan humanis mengutamakan kesadaran masyarakat untuk tidak mudik," kata Irjen Istiono saat dihubungi, Rabu (6/5/2020).

Istiono menyebut sanksi yang akan diterapkan oleh Polri tetap sanksi putar balik. Menurutnya sanksi tersebut cukup efektif menghalau pemudik keluar dari wilayahnya.

"Terkait sanksi larangan mudik adalah putar balik, itu adalah sanksi yang cukup buat pemudik, itu cukup efektif," ucap Istiono.

Kemudian Istiono menegaskan tidak perlu ada sanksi pidana bagi masyarakat yang melanggar larangan mudik.

"Tidak perlu (pidana)," ujarnya.

Sementara, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menyampaikan pihak Polda Metro Jaya akan lebih tegas menerapkan larangan mudik bagi masyarakat. Namun menurutnya upaya sanksi putar balik juga sudah cukup bagi masyarakat yang melanggar.

"Gini, sanksi itu banyak macam, sanksi disuruh balik aja sudah sanksi itu. Bisa saja dikenakan (UU Karantina Kesehatan), tapi itu kan jalan terakhir, kalau bisa kita tilang ya kita tilang biar ada efek jera, apa perlu dikenakan satu tahun penjara? Pergi terus dikenakan satu tahun penjara karena nggak pakai masker atau mudik gitu mau? kan nggak kan. (hadapi) COVID-19 aja masyarakat sudah stres, tapi kita pastikan akan lebih tegas, kita suruh pulang, kita kembalikan," ucap Yusri.

Pemerintah Tegaskan Tak Ada Pelonggaran Larangan Mudik: