YLBHI Kritik Mekanisme Penangkapan Aktivis Ravio Patra oleh Polisi

Wilda Nufus Hidayatun - detikNews
Rabu, 06 Mei 2020 19:39 WIB
Asfinawati
Ketua YLBHI Asfinawati (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Polda Metro Jaya telah membebaskan aktivis Ravio Patra atas dugaan penghasutan kekerasan. Namun Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritik mekanisme penangkapan aktivis Ravio oleh pihak kepolisian kala itu.

Ketua YLBHI Asfinawati mengatakan polisi tidak menyertakan pemanggilan terlebih dahulu kepada Ravio yang berstatus saksi, sehingga alasan penangkapan terhadap Ravio dianggap tidak valid.

"Kan orang itu ditangkap harusnya kalau dipanggil tidak datang-datang gitu ya dan ada kemungkinan dia nggak mau dateng atau dia mau melarikan diri ditangkap. Tapi kalau dipanggil saja tidak pernah, bagaimana orang bisa ditangkap? Jadi tidak ada alasan yang valid untuk menangkap mereka. Masalahnya juga adalah ketika orang tidak dengar dulu keterangannya, dia tidak bisa memberikan bantahan dan kemudian kita akhirnya tahu bahwa statusnya sebagai saksi," kata Asfinawati melalui siaran langsung dari kanal YouTube BEM UI, Rabu (6/5/2020).

Asfinawati juga menyoroti penangkapan Ravio yang dilakukan pada malam hari. Pasalnya, hal tersebut dirasa aneh lantaran waktu pemeriksaan yang tidak akan berjalan efektif.

"Kalau orang ditangkap tengah malam jam 9 malam, apa iya masih bisa diperiksa? Nggak ngantuk orang? Kan kalau kalau kita tahu standar pertanyaan kepolisian itu adalah apakah Anda dalam keadaan sehat untuk didengar keterangannya? Gitu ya, jam 12 malam siapa yang sehat? Baru ditangkap jam 9 sampai kantor polisi jam 10. Jam 10 malam adalah waktu yang sangat aneh untuk memeriksa," ujarnya.

Menurut Asfinawati, penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian semestinya hanya untuk memudahkan pemeriksaan. Dalam hal ini, menurutnya, polisi tidak berhak menghukum atau menentukan kesalahan seseorang kecuali atas dasar putusan hakim.

"Penangkapan itu bukan untuk menghukum orang karena yang menentukan kesalahan orang adalah pengadilan. Kalaupun orang sudah dibawa ke pengadilan, dia belum tentu bersalah. Itu asas praduga tidak bersalah, sampai ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dan ketika prosesnya masih di kepolisian, penangkapan atau penahanan sebetulnya undang-undangnya mengatakan untuk kepentingan pemeriksaan, untuk memudahkan pemeriksaan," katanya.

Selanjutnya
Halaman
1 2