.webp)
"Sebagaimana kita ketahui saat ini pemerintah telah menjalankan program Kartu Pra Kerja yang menimbulkan banyak permasalahan. Sistem registrasi online yang tidak bisa diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia, karena menurut data, hanya sekitar 60 persen daerah yang bisa akses internet. Juga pengelolaan pelatihan yang tidak tepat dalam situasi pandemi saat ini dengan alokasi anggaran Rp 5,6 triliun," kata Mufida dalam rapat paripurna DPR yang disiarkan langsung, Selasa (5/5/2020).
"Sehingga program ini dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dan pemerataan bagi bangsa Indonesia dan tidak transparan," imbuhnya.
Mufida pun meminta DPR mendorong pemerintah menghentikan program Kartu Pra Kerja. Anggota Komisi IX DPR itu meminta anggaran Kartu Pra Kerja dialihkan untuk membantu pekerja yang terdampak pandemi virus Corona.
"Oleh karena itu, Fraksi PKS DPR RI dalam kesempatan ini mendorong DPR RI untuk meminta kepada pemerintah untuk menghentikan program Kartu Pra Kerja dan dialihkan anggarannya untuk membantu kebutuhan hidup pekerja terdampak pandemi dan upaya recovery kondisi ekonomi pasca-pandemi," tegasnya.
Seperti diketahui, program pelatihan Kartu Pra Kerja mendapat banyak sorotan dari masyarakat. Program pelatihan online itu dinilai menimbulkan polemik dan berbiaya mahal. (azr/elz)
