.webp)
Anggota Komisi X dari F-PDIP My Esti Wijayati meminta Me`nteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengawasi program Kartu Pra Kerja yang terkait dengan pelatihan. Program itu dinilai banyak mendapat sorotan dari masyarakat.
"Sungguh saya mohon izin mungkin perlu ada evaluasi terkait dengan Kartu Pra Kerja yang berkait langsung dengan Kemendikbud, terkait dengan pelatihan. Karena kami banyak digempur dari kawan-kawan, termasuk dari masyarakat, dan ada satu grup para profesor, doktor, dosen-dosen di Yogyakarta ini juga menyoroti mengenai hal itu," kata Esti dalam rapat virtual Komisi X dengan Kemendikbud, Senin (4/5/2020).
Esti juga meminta Nadiem menyampaikan kepada jajaran pemerintah pusat terkait distribusi bantuan pemerintah. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang mendapat bantuan lebih, sementara yang lainnya belum tersentuh bantuan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekarang ada yang dapat sampai dobel-dobel. Program A dapet, program B dapet, program C dapet. Tetapi ada masyarakat yang tidak dapat. Saya menyuarakan ini karena salah satu anggaran yang kita lakukan untuk Gugus COVID-19 ini adalah dari Kemendikbud, hamper Rp 5 triliun," ujar Esti.
"Saya berharap Pak Menteri ada masukan kepada pemerintah pusat melalui Pak Menteri, karena di bawah cukup rawan tentang bantuan," imbuhnya.
Seperti diketahui, program Kartu Pra Kerja banyak mendapat sorotan dari masyarakat. Program pelatihan itu dinilai terlalu mahal, dan bahkan salah satu pengajar di Ruangguru, Prita Kusumaputri, meminta tim Skill Academy (SA) Ruangguru agar menarik kelas pelatihannya yang masuk ke program Kartu Pra Kerja.
Anggota Komisi III DPR dari F-Gerindra, Habiburokhman, dalam rapat dengan KPK sebelumnya juga menyoroti permasalahan dalam program Kartu Pra Kerja ini. Habiburokhman heran ada pelatihan membuat pempek di program itu dengan biaya mahal.
"Pertama, proses pengadaan jasa pelatihan. Saya orang Palembang, Pak, saya bingung ada pelatihan bikin pempek, Pak, Rp 600 ribu. Itu kan nggak ada e-catalog. Kalau misal Bapak usut pengadaan. Bapak bisa usut harga di toko A, toko B dengan spesifikasi yang sama. Pempek ya gitu-gitu aja, Pak," kata Habiburokhman dalam rapat Komisi III dengan KPK yang disiarkan langsung, Rabu (29/4).
"Iya kan, kapal selam, lenjer, ya kan, Rp 600 ribu. Belajar aja sama istri saya di rumah, gratis, di YouTube, gratis. Pak Firli juga bisa itu buat pempek, gitu kan," imbuhnya.
