4 Perusahaan Blangko Kependudukan Tak Lewat Tender

Jakarta - Belum kelar soal mark up pada proyek pengadaan blangko kependudukan, ternyata penunjukan proyek ini pun tidak melalui proses tender. Penunjukan langsung 4 perusahaan ini disebabkan pengadaan blangko kependudukan tidak menggunakan dana dari APBN atau APBD."Pemerintah tidak menganggarkan dana blangko kependudukan. Karena tidak dibiayai oleh APBN, maka konsekuensinya perusahaan yang menyediakan dana untuk pengadaan dokumen itu," ujar Direktorat Jenderal Administrasi dan Kependudukan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Abdul Rasyid Saleh di Gedung Depdagri, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (16/12/2005).Penunjukan 4 perusahaan itu, menurut Rasyid, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri M Ma'ruf berdasarkan pada kemampuan dan kesiapan teknis perusahaan. Rasyid mengaku penunjukan ini merupakan kewenangan Mendagri."Itu adalah power dan otoritas Mendagri, sepanjang sudah dipertimbangkan secara yuridis, integritas dan legalitas," tambah Rasyid.Mengenai tidak dilibatkannya Perum Percetakan Uang Negara RI (Peruri), Rasyid beralasan, "Saat diberikan order untuk pengadaan dokumen kependudukan, Peruri selalu memberikannya kepada perusahaan lain. Ini sudah saya cek. Karena itulah Mendagri memutuskan untuk tidak memakai Peruri."Empat perusahaan yang ditunjuk itu adalah PT Royal Standard, PT Aria Multi Graphia, PT Sumber Cakung, dan PT Sandipala Arthaputra.Sementara itu, Rasyid membantah adanya keterlibatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar sebagai komisaris salah satu dari empat perusahaan, sebagaimana pernyataan mantan Kepala Subdirektorat Depdagri TM Pardede. Rasyid juga membantah adanya kerabat dia yang terlibat dalam perusahaan itu."Siapa orangnya? Tunjuk saja kalau memang ada," tantang dia. (wiq/)