IPW Nilai Penunjukan Kepala BNPT Maladministrasi, Kompolnas: Tuduhan Prematur

Audrey Santoso - detikNews
Senin, 04 Mei 2020 11:40 WIB
Komisioner Kompolnas Andrea Poeloengan.
Komisioner Kompolnas Andrea Poeloengan (Foto: Istimewa)
Jakarta -

Kompolnas menilai kritik Indonesia Police Watch (IPW) terkait penunjukan Irjen Boy Rafli Amar sebagai Kepala BNPT maladministrasi, terlalu terburu-buru. Kompolnas mengatakan jika Boy Rafli tak dilantik sebagai Kepala BNPT, maka barulah bisa dikatakan ada dugaan maladministrasi.

"Tuduhan maladministrasi oleh Neta (Ketua Presidium IPW) saya pikir terlalu prematur dan terburu-buru, kecuali yang bersangkutan dengan alat bukti permulaan yang cukup telah melaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) atas hal yang dianggapnya sebagai sebuah maladministrasi," kata Komisioner Kompolnas Andrea Poeloengan dalam pesan singkat kepada detikcom, Senin (4/5/2020).

Andrea menuturkan merujuk ke Perpres Nomor 12 Tahun 2012 juncto Perpres Nomor 46 Tahun 2010, tidak ada yang salah dari surat telegram Kapolri Jenderal Idham Azis mengenai penunjukan Boy Rafli menjadi Kepala BNPT. Andrea menjelaskan tak ada aturan yang melarang seorang Kapolri mencantumkan nama pengganti Kepala BNPT dalam surat telegram.

"Karena aturannya juga tidak melarang jika Kapolri mencantumkan nama pengganti Komjen Suhardi Alius lewat TR (telegram rahasia)-nya. Jika hanya merujuk Perpres tersebut. Mungkin saja sebelum terbitnya TR tersebut, sudah ada perintah dari Presiden kepada Kapolri untuk mempersiapkan pengganti Komjen Suhardi Alius," sebut dia.

"Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) memang Kepala BNPT diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, ya artinya nanti Presiden yang akan mengangkat dan melantik. Jika nanti pengganti yang berada dalam TR tersebut tidak diangkat dan dilantik oleh Presiden, baru bisa muncul dugaan maladministrasi," sambung Andrea.

Andrea juga menyampaikan keputusan seorang pejabat atau suatu lembaga maladministrasi atau tidak, tergantung keputusan Ombudsman atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Terkait kritikan IPW, Andrea tak sependapat.

"Sedangkan untuk dapat dikatakan maladministrasi, jika memang sudah ada putusan berkekuatan hukum dari Ombudsman Republik Indonesia atau Peradilan Tata Usaha Negara, tidak seperti yang langsung dituduhkan oleh Neta IPW," ujar Andrea.

Andrea mengatakan pergantian Kepala BNPT dari Komjen Suhardi Alius ke Irjen Boy Rafli adalah wajar, karena Suhardi akan pensiun dari Polri. "Kalau dilihat dari NRP (nomor registrasi pokok)-nya Komjen Suhardi, sudah menjelang pensiun. Bisa jadi TMT (terhitung mulai tanggal) Juni 2020 beliau sudah pensiun. Jadi wajar saja ada pergantian," imbuh Andrea.

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2