Penunjukan Boy Rafli Jadi Kepala BNPT Dikritik, Polri: Sudah Sesuai UU

Audrey Santoso - detikNews
Senin, 04 Mei 2020 10:34 WIB
Irjen Boy Rafli Amar
Foto: Wakalemdiklat Polri Irjen Boy Rafli Amar (Doni/detikcom)
Jakarta -

Indonesia Police Watch (IPW) menilai penunjukan Irjen Boy Rafli Amar sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) maladministratif. Menanggapi kritik tersebut, Polri mengatakan proses penunjukan Boy sudah sesuai prosedur dan aturan dalam undang-undang.

"Pengangkatan Irjen Pol Boy Rafli Amar sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggantikan Komjen Suhardi Alius sudah sesuai Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2020).

Argo menjelaskan dalam penunjukan Kepala BNPT, Kapolri Jenderal Idham Azis hanya membuat usulan. Namun proses pengangkatan Kepala BNPT adalah kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kapolri hanya mengusulkan tapi pengangkatannya merupakan kewenangan Presiden," ujar dia.

Argo menerangkan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) disebutkan setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya.

Simak juga video BNPT Sebut Pendidikan Kebangsaan Harus Ada untuk Tangkal Radikalisme:

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2