.webp)
Pemerintah Kota Bogor telah mengalokasikan dana sebanyak Rp 144 M dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan pandemi Corona (COVID-19). Hal ini dilakukan mengingat ada kemungkinan warga terdampak ekonomi di Kota Bogor jumlahnya bisa mencapai 50%.
"Saya perintahkan agar APBD dikaji ulang dan lakukan refocusing. (Sebanyak) 144 miliar kita anggarkan untuk COVID-19," kata Wali Kota Bogor Bima Arya dalam diskusi online DPP PAN bertajuk 'Nasib Pekerja: Kena PHK tapi Dilarang Mudik Lantas Bagaimana Solusinya', Jumat (1/5/2020).
Bima pun membeberkan alokasi dana penanganan COVID-19. Ke depannya, anggaran ini bisa digunakan untuk penanganan medis COVID-19, pemberian jaring pengaman sosial serta pemberdayaan ekonomi. Dengan memanfaatkan anggaran yang ada, ia yakin dapat melakukan percepatan penanganan COVID-19 di Kota Bogor.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertama aspek penanganan medis, kedua aspek jaring pengaman sosial ketiga pemberdayaan ekonomi. Hari ini kita bicara tiga aspek itu," ungkap Bima.
"Setelah kita pelajari data secara umum dan spesifik berapa, kita lihat langkah apa yang kita lakukan. Kita tidak harapkan banyak dari pemerintah pusat, uncertain semuanya kapan turunnya, kapan jumlahnya. Mari kita lihat apa yang kita punya," lanjut Waketum PAN itu.
Bima menyebut ada hampir 50% warga Kota Bogor akan terdampak ekonominya karena pandemi Corona. Adapun, sektor ekonomi sebagai salah satu sektor yang terdampak COVID-19. Menurutnya, sebanyak 14.736 ribu pelaku ekonomi terdampak pandemi Corona.
"Artinya bisa hampir 50% dari warga Bogor terdampak ekonomi," ungkapnya.
"Kita kerucutkan lagi pelaku ekonomi. Ini terdampak signifikan efeknya 14.736 ribu pelaku ekonomi. Siapa saja? Di sini Masuk UMKM, PKL, pekerja seni, ekonomi kreatif, buruh, petani, budidaya, dan sebagainya," tambah Bima.
Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu pekerja di sektor ekonomi. Misalnya untuk pengusaha, Bima mencontohkan Pemkot Bogor dapat memfasilitasi bahan baku yang dibutuhkan, ataupun untuk pekerja yang terdampak akan diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Pertama, mereka kesulitan bahan baku, kedua kehilangan pembeli kemudian pasar hilang. Karena itu, skema nya kita fokus di sana, kita fasilitasi bahan bakunya , kemudian BLT ada aspek pemberdayaannya misal ada produk-produk yang langsung dibeli dinas. Misalnya dengan APD atau masker. Ke depan akan lebih variatif lagi," tutur Bima.
Selain itu, saat ini pemkot Bogor telah menggagas sistem padat karya yang lebih terstruktur. Menurut Bima, Pemkot Bogor menurunkan sejumlah dana ke kelurahan. Kemudian, dana tersebut bisa langsung dimanfaatkan masyarakat dalam menjalani program padat karya.
"Kemudian ada juga program padat karya misalnya ada kegiatan yang selama ini berjalan di wilayah, misalnya ada dana di kelurahan sekarang sistemnya padat karya. Orang-orang yang selama ini nganggur yang enggak terseleksi dari luar kota juga bisa kerjakan, kalau sekarang kita fokuskan padat karya. Silahkan, Dana yang diturunkan ke kelurahan itu harus dilakukan warga sekitar," sebutnya.
