ADVERTISEMENT

IDI: Persebaran Dokter yang Tak Merata Jadi PR, Apalagi Saat Pandemi

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Jumat, 01 Mei 2020 09:06 WIB
Ikatan Dokter Seluruh Indonesia (IDI) meminta Bareskrim Polri menangkap aktor intelektual kasus vaksin palsu. Permintaan pencarian aktor intelektual ini disampaikan Ketua Umum IDI dalam jumpa pers di kantor IDI, Jl Samratulangi 29, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2016).
Adib Khumaidi (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta -

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebut jumlah dokter di Indonesia saat kondisi normal telah mencukupi. Namun, menurut IDI, persebarannya tidak merata.

"Secara jumlah dokter di Indonesia saat ini cukup untuk mencukupi seluruh rakyat. Masalahnya, dokter-dokter itu berkumpul di sejumlah kota dan provinsi tertentu," ujar Sekjen PB IDI Moh Adib Khumaidi saat dihubungi, Kamis (30/4/2020).

"Persebaran dokter tidak merata karena bertumpuk di Pulau Jawa ataupun kota-kota besar," imbuhnya.

Adib mengatakan, jika mengacu pada beban kerja ideal, rasio satu dokter telah terlampaui. Namun, rasio itu dihitung dengan asumsi 20 persen rakyat yang sakit dalam situasi normal.

"Jika mengacu pada perhitungan beban kerja ideal dokter yang ditetapkan pemerintah, rasio satu dokter untuk 2.500 penduduk terlampaui. Rasio itu dihitung berdasarkan jumlah penduduk dengan asumsi 20 persennya sakit, luas wilayah, beban kerja, dan waktu layanan," paparnya.

Berdasarkan data Konsil Kedokteran Indonesia per 30 April, sebut Adib, setiap satu dokter melayani sekitar 1.400 penduduk Indonesia. Dia membandingkan dengan Malaysia yang di mana rasio satu dokter 1 melayani 1.100 penduduk.

"Menurut data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) per 30 April 2020, jumlah dokter (di Indonesia) 186.105 orang. Artinya, satu dokter melayani 1400-an penduduk. Di Malaysia rasio dokter 1:1100-an. Di Singapura, pada 2013, satu dokter untuk 513 penduduk," ungkap Adib.

Namun demikian, Adib menyebut pada umumnya dokter terkumpul di kota-kota besar. Di berbagai wilayah Indonesia kebutuhan dokter belum terpenuhi.

"Mereka umumnya terkumpul di kota besar dan provinsi tertentu. Sebagai perbandingan, di DKI Jakarta, sebagai provinsi dengan rasio dokter terbaik, satu dokter menangani 608 penduduk. Di Sulawesi Barat, provinsi dengan rasio terburuk, satu dokter mengurusi 10.417 penduduk," jelas Adib.

"Meski demikian, rasio satu dokter untuk 2.500 penduduk itu tak bisa diterapkan secara merata. Di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, rasio dokter belum terpenuhi akibat jumlah penduduk besar. Di Indonesia timur, standar itu sulit diterapkan akibat wilayah luas, medan sulit, dan penduduk terpencar," imbuhnya.

COVID-19 Diprediksi Mereda Bulan Juni, Apa Kata Dokter di Lapangan?:

Selain itu, Adib menuturkan sekitar 5 persen Puskesmas tidak memiliki dokter sama sekali. Sekitar 9 persen Puskesmas memiliki dokter namun lokasi tinggal dokter jauh dari Puskesmas.

"Di Indonesia bukan jumlah dokter kurang, tetapi sebaran tidak merata (maldistribusi). Di sisi lain, dari 9.731 puskesmas yang ada, 5 persen tak punya dokter sama sekali. Sementara 9 persen Puskesmas lain memiliki dokter, tetapi tempat tinggal dokternya jauh dari Puskesmas karena lokasi Puskesmas terpencil," katanya.

Lebih lanjut, Adib menyebut rasio dokter tersebut terpenuhi dalam kondisi normal. Dia mengatakan saat pendemi virus Corona kemampuan pelayanan akan berbeda dan masih menjadi pekerjaan rumah hingga saat ini.

"Apa yang saya sampaikan itu dalam kondisi normal. Maldistribusi dokter tentunya mengakibatkan juga pelayanan kesehatan dan kemampuan kesehatan di wilayah berbeda-beda. Sehingga apabila terjadi Pandemi seperti Pandemi COVID ini maka kemampuan pelayanan kesehatan akan berbeda. Ini yang harus diantisipasi," ungkap Adib.

"Apa yang disampaikan Pak Jokowi benar bahwa dalam kondisi normal ketersediaan SDM dokter akibat maldistribusi menjadi PR apalagi dengan kondisi 'extra ordinary' seperti pandemi COVID ini," sambungnya.

Untuk mengatasi rasio dokter tersebut, Adib menyebut perlu adanya pemetaan kemampuan kesehatan setiap wilayah. Pemerintah diharapkan mengambil langkah strategis dalam melakukan penanggulangan pelayanan kesehatan.

"Pada saat Pandemi COVID ini maka pemerintah daerah segera melakukan mapping kemampuan kesehatan wilayah masing-masing (ketersediaan faskes, SDM, sarana prasarana, logistik obat) sehingga apabila potensi outbreak terjadi maka segera diupayakan langkah-langkah strategis untuk memback-up pelayanan kesehatan di wilayah tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap beberapa permasalahan kesehatan yang terlihat karena pandemi Corona. Seperti kurangnya fasilitas kesehatan hingga rasio dokter.

"Sebagai contoh, apa yang terjadi di sektor kesehatan, industri farmasi, bahan baku obat, kita saat ini masih impor, 95% masih impor. Alat-alat kesehatan, ada tidak? Apa yang bisa kita produksi sendiri dan apa saja yang kita beli dari negara lain? Sekarang kelihatan semuanya," ujar Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional yang disiarkan di saluran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (30/4).

"Lalu bagaimana dengan tenaga medis, rasio dokter, rasio dokter spesialis, perawat, apa cukup menghadapi situasi seperti saat ini?" kata Jokowi.

(lir/zak)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT