Gerindra Minta KPK Selidiki Kaitan Dana COVID-19 dan Pilkada

Jakarta -

Anggota Komisi III F-Gerindra, Habiburokhman, meminta KPK mengawasi realokasi anggaran daerah untuk penanganan virus Corona (COVID-19). Habiburokhman mengaitkannya dengan daerah-daerah yang akan melaksanakan Pilkada.

Hal itu disampaikan Habiburokhman dalam rapat Komisi III dengan KPK yang disiarkan langsung, Rabu (29/4/2020). Habiburokhman merespons pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri soal daerah-daerah dengan anggaran penanganan Corona tertinggi.

Firli awalnya mengungkap data realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk penanganan Corona.

"Dari sejak awal kami melakukan pengawalan dalam rangka mengikuti 34 provinsi yang sudah menganggarkan, ada 542 kabupaten/kota yang sudah menganggarkan anggaran tersebut, tersebar pertama adalah Rp 24 triliun penanganan kesehatan, social safety net Rp 25,3 triliun, penanganan dampak ekonomi Rp 7,1 triliun. Ini juga tidak lepas dari perhatian dan monitoring," jelas Firli.

Firli lalu menyatakan 5 provinsi dengan realokasi anggaran penanganan Corona tertinggi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Aceh. Selain itu, ia mengungkap kabupaten/kota dengan realokasi anggaran tertinggi.

"Juga ada kabupaten, ada lima terbesar, pertama Kabupaten Jember Rp 479,4 miliar, kedua Kabupaten Bogor Rp 384,1 miliar, Kabupaten Bandung Rp 273,5 miliar, Kabupaten Tangerang Rp 243 miliar, Kabupaten Tulangbawang Rp 228,8 miliar. Angka-angka ini sekali lagi kami lakukan kami aktif terus sampai dengan tanggal 20 April yang lalu," ungkap Firli.

"Ada juga kota yang sudah menganggarkan penanganan untuk COVID-19, antara lain Kota Makassar terbesar Rp 749, miliar, Kota Tangerang Rp 349,8 miliar, Kota Bogor Rp 348,6 miliar, Kota Bandung Rp 300,4 miliar, Kota Batam Rp 268,1 miliar," lanjut dia.

Habiburokhman lalu mengaitkan penjelasan itu dengan daerah-daerah yang akan melaksanakan pilkada. Ia mencontohkan anggaran Kabupaten Jember yang lebih besar dari Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur.

"Saya juga mempersoalkan daerah-daerah yang ingin melaksanakan pilkada. Tadi Bapak sudah sebut Jember itu tertinggi. Padahal Surabaya saja yang ibu kota provinsinya dan mungkin lebih merah zonanya, hanya puluhan, kejar Pak, cari Pak," ujar Habiburokhman.

"Itu kan nyemprot di jalan, Pak Firli. Saya juga bingung, jangan-jangan itu cuma karbol-karbol botol isinya air semua, disemprot gitu kan. Kejar, Pak," tegasnya.