Komnas HAM Harap Jokowi Pikirkan Hak Keselamatan di Perppu Penundaan Pilkada

Wilda Hidayatun Nufus - detikNews
Selasa, 28 Apr 2020 17:35 WIB
Ahmad Taufan Damanik
Ahmad Taufan Damanik (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Komnas HAM berharap peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait penundaan Pilkada 2020 tak hanya mengatur persoalan teknis semata. Komnas HAM menilai persoalan jaminan keselamatan masyarakat juga harus diatur.

"Sekarang isi perppu-nya apa? Apakah hanya terkait penundaan teknis, ini kan juga akan terkait juga dengan soal anggaran, sekali lagi soal jaminan terhadap keselamatan dari masyarakat ini," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam video konferensi, Selasa (28/4/2020).

"Sehingga kemudian diturunkan oleh KPU nasional dalam bentuk PKPU (peraturan komisi pemilihan umum) kan yang juga menjamin protokol COVID-19 berlangsung," sambungnya.

Menurut Taufan, Perppu haruslah mengatur penerapan protokol COVID-19 dalam Pilkada. Mengingat, Pilkada hanya ditunda hingga 9 Desember 2020 mendatang.

Karena itu, dia pun mengusulkan agar Pilkada ditunda hingga 2021. Sebab, kata Taufan, ada kekhawatiran adanya gelombang kedua wabah virus Corona.

"Saya upayakan kalaupun kita tunda tidak sampai Desember tapi juga Maret, sebetulnya kita belum bisa meyakini, banyak ahli epidemiolog memungkinkan akan terjadi tahap kedua itu juga masih dimungkinkan. Jadi kalaulah kita tunda sampai bulan Maret itu tidak berarti kita sudah mengasumsikan pelaksanaan ini akan berjalan normal, pasti dalam kewaspadaan terhadap COVID-19 itu," tuturnya.

Taufan pun berharap Jokowi dapat mengambil keputusan yang bijaksana terkait Perppu Penundaan Pilkada. Dia meminta Jokowi untuk mempertimbangkan hak keselamatan masyarakat.

"Kami dorong sekaligus harapkan Bapak Presiden mengambil keputusan yang jernih terutama pertimbangan keselamatan dan hak keselamatan dan hak hidup," kata Taufan.

Seperti diketahui, pemerintah tengah menyusun Perppu Penundaan Pilkada 2020. Perppu itu disusun sebagai tindak lanjut penundaan pilkada, yang sejatinya digelar 23 September, karena wabah virus Corona.

(mae/zap)