.webp)
Empat kabupaten di Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluarkan surat kepada petinggi bank BUMN agar dapat memberikan penangguhan angsuran pinjaman bagi anggota DPRD. Penangguhan peminjaman dilakukan dengan alasan mereka ikut terdampak secara ekonomi oleh mewabahnya virus Corona (COVID-19).
"Ini kan memberikan sedikit gambaran bagaimana kita memberikan kepedulian terhadap ASN, tidak sedikit ASN dan anggota DPRD punya kredit di mana-mana," kata Sekda Jeneponto Syafruddin Nurdin saat dikonfirmasi, Selasa (28/4/2020).
"Ini hanya kepedulian pemda kepada kedua pihak, baik pegawai dan kita punya anggota DPRD. Ada beban mereka setiap bulannya," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan, akibat wabah Corona ini, banyak dari ASN dan anggota DPRD yang mengalami kesulitan dari segi pemasukan dan pengeluaran.
"Karena kita tahu kondisi negara kita seperti ini tidak sedikit, mereka baik pegawai dan anggota DPRD yang sedikit terganggu mereka punya cashflow. Itu semua daerah mengajukan bukan hanya Jeneponto," ungkapnya.
Selain itu, ASN dan anggota DPRD dianggap memiliki aset jaminan yang dapat diajukan ke bank. Hal inilah yang dianggap membedakan dengan masyarakat lainnya.
Jokowi Sebut PSBB Ganggu Distribusi Kebutuhan Pokok:
"Kenapa ASN dan anggota DPRD, karena ada jaminan yang pasti. Ada gaji mereka yang menjamin atas kredit itu," sebutnya.
Sebelumnya, payung hukum yang dijadikan landasan bagi kepala daerah mengajukan penangguhan angsuran pinjaman adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pendemi Corona dan/atau Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
Landasan lainnya adalah berdasarkan surat edaran bupati soal pencegahan penyebaran Corona Virus, dan aspirasi pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN.
Berikut isi surat yang diajukan kepada pimpinan Bank-bank BUMN setempat dari kepada daerah:
"Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka pemerintah Kabupaten Jeneponto dengan ini mengajukan permohonan penangguhan pembayaran angsuran dan bunga Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dan ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jeneponto selama 3 bulan, terhitung Bulan Mei, Juni, Juli 2020 dalam upaya mengurangi beban anggota DPRD dan ASN selama tanggap darurat bencana Wabah Covid-19."
