MPR Minta Pemerintah Cari Solusi Kelebihan Kapasitas Lapas

Abu Ubaidillah - detikNews
Senin, 27 Apr 2020 17:29 WIB
Lestari Moerdijat
Foto: MPR-Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah meningkatkan perhatian terhadap pengelolaan lembaga pemasyarakatan (Lapas). Isu kelebihan kapasitas sudah berlangsung selama bertahun-tahun, namun belum juga ada solusi yang memadai.

"Hal ini menyebabkan Lapas kerap kelebihan kapasitas. Mekanisme pembinaan di Lapas pun menjadi tidak maksimal karena adanya keterbatasan jumlah petugas dan fasilitas fisik seperti ruang pelatihan serta bengkel kerja bagi warga binaan," ujar Lestari atau yang akrab disapa Rerie dalam keterangannya, Senin (27/4/2020).

Pernyataan tersebut disampaikan Rerie ketika menyambut peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-56 yang jatuh pada (27/4).

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan Kemenkumham (14/4/2020), jumlah narapidana dan tahanan (termasuk anak-anak) di Indonesia mencapai 260.281 orang. Padahal kapasitas penjara hanya 131.931 orang atau berarti terjadi kelebihan kapasitas mencapai 97%.

"Perlu strategi jangka panjang untuk merestrukturisasi sistem peradilan dan Lapas. Kondisi Lapas yang tidak manusiawi bisa menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian warga binaan yang berada di sana tidak keluar menjadi individu yang lebih baik dibanding sebelumnya," terang Rerie.

Rerie juga menyoroti Lapas khusus perempuan. Ia melihat Warga Binaan Perempuan (WBP) menghadapi permasalahan lebih kompleks dibanding WBP pria dan WPB perempuan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Rerie berharap Pemerintah memberikan perhatian khusus dari segi pengelolaan, sarana dan prasarana, serta penambahan kapasitas Lapas khusus perempuan.

Berdasarkan data dari Ditjen Pemasyarakatan pada Mei 2018, terdapat 13.569 WBP perempuan. Padahal di tahun 2014 baru berkisar 7 ribuan. Sementara itu, per November 2017, di Indonesia hanya ada 34 Lapas dan 4 Rutan yang khusus dirancang untuk menampung perempuan dan anak-anak.

Akibatnya, hanya sekitar 50% WBP perempuan yang ditampung di 38 fasilitas yang dirancang khusus untuk perempuan tersebut. Separuhnya berada di Lapas/Rutan laki-laki meski dalam sel atau blok terpisah.

Selain menghadapi masalah kelebihan kapasitas, Rerie juga menyebut WBP perempuan perlu perlakuan khusus di Lapas terutama terkait faktor psikologis.

Rerie menyebut, para WBP perempuan umumnya sulit menerima kondisi yang terjadi, termasuk pemisahan dari keluarga dan sulit beradaptasi dengan lingkungan penjara. Trauma di masa lalu menjadi faktor yang membuat WBP perempuan memiliki tingkat permasalahan psikologi yang tinggi.

"Situasi tersebut menunjukkan pentingnya penyediaan layanan kesehatan mental bagi para perempuan penghuni lembaga pemasyarakatan," ujar Rerie.

Ia menambahkan, pelatihan seperti parenting skill, pelatihan interpersonal, dan komunikasi efektif, juga wajib diberikan kepada WBP.

"Memperbaiki kualitas pelayanan sistem Lapas adalah langkah penting yang tidak bisa ditunda lagi. Negara harus hadir, namun ada kalanya negara perlu untuk tidak sendirian hadir. Kerja sama antara negara dan aktor non-negara perlu terus ditumbuhkan," pungkas Rerie.

(ega/ega)