.webp)
Wakil Ketua Baleg DPR RI Fraksi PPP Achmad Baidowi mengaku risih dengan cuitan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal RUU Ciptaker. Kerisihan Baidowi atau Awiek ini dijawab oleh elite PDIP Rieke Diah Pitaloka.
Dalam rapat virtual Baleg DPR, Awiek menyebut Jokowi sempat bercuit meminta pembahasan RUU Ciptaker ditunda terlebih dahulu. Baidowi merasa risih karena menurutnya Jokowi dan pimpinan DPR telah menyepakati penundaan klaster ketenagakerjaan.
"Tapi ini membuat kita risih gitu, ada twit dari Presiden Jokowi yang meminta bahwa RUU Cipta Kerja ini ditunda terlebih dahulu. Padahal beberapa waktu yang lalu presiden clear dengan pimpinan DPR bahwa terkait RUU Cipta Kerja yang ditunda adalah klaster ketenagakerjaan, ini ada informasi terbaru," kata Baidowi saat rapat Baleg secara virtual, Senin (27/4/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Awiek, cuitan Jokowi mengesankan pemerintah tak ingin ikut campur tangan dalam pembahasan RUU Ciptaker. Dia meminta informasi soal twit Jokowi itu diluruskan.
"Jangan sampai kita DPR seolah-olah istilahnya terkesan di publik bahwa pemerintah ini sudah tidak mau menjangkau DPR, memaksa gitu, ini harus diclearkan dahulu. Kalau memang surat yang resmi kepada DPR hanya menunda klaster ketenagakerjaan, oke lanjut, tetapi paling tidak kami meminta kepada Presiden, pemerintah, tidak memberikan informasi yang berbeda di ruang publik. Supaya apa? supaya kita sama-sama clear persoalan ini," ujarnya.
Rieke Diah Pitaloka yang juga Wakil Ketua Baleg DPR menyebut cuitan tersebut sudah tidak ada lagi di laman Twitter Jokowi. Namun dia memberi catatan, bila pemerintah ingin membatalkan pembahasan RUU Cipatker, seharusnya menarik draf dari DPR.
"Meski pun kita harus mengikuti tata urutan cara yang ada tapi opini publik itu menjadi penting, jangan sampai kemudian seolah-olah DPR sendiri yang ingin membahas. Tapi sudah dicek lagi, twitnya sepertinya sudah hilang yang itu, sudah diganti," sebut Rieke.
"Jadi memang betul kalau pemerintah mau membatalkan sesuai aturan yang ada silakan tarik draf dan minta dikeluarkan dari prolegnas priotitas 2020. Tetapi tentu harapan kita semua ke depannya jangan sampai ada yang kemudian ingin membuat situasi tidak menentu akhirnya DPR yang disalahkan, padahal kita beracara sesuai prosedur yang ada," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah bersama DPR sepakat menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Jokowi mengatakan penundaan ini sesuai dengan keinginan pemerintah.
"Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan saya juga mendengar Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda, sesuai dengan keinginan pemerintah," kata Jokowi dalam keterangannya, Jumat (24/4).
Penundaan Bahas RUU Ciptaker Dinilai Tak Selesaikan Masalah:
(rfs/gbr)
