"Publik memang mempersepsi Anies Baswedan sementara ini sebagai yang paling kuat karena publik melihat Anies Baswedan yang paling cepat tanggap dan pertama kali berinisiatif mengambil langkah PSBB," kata Direktur Median, Rico Marbun, saat dimintai penjelasan oleh detikcom, Minggu (26/4).
Responden diberi pertanyaan, "Siapakah kepala daerah yang Anda sukai atau paling tepat cara menangani wabah Corona? Dari jawaban responden, maka lima besar kepala daerah yang dianggap publik tepat caranya dalam menangani wabah corona per pekan I-II April 2020 adalah:
1. Anies Baswedan 24,1%
2. Ganjar Pranowo 9,6 %
3. Ridwan Kamil 8,9%
4. Khofifah Indar Parawansa 8%
5. Tri Rismaharini 3,7%
Median menguraikan analisisnya. "Publik memang mempersepsi Anies Baswedan sementara ini sebagai yang paling kuat karena publik melihat Anies Baswedan yang paling cepat tanggap dan pertama kali berinisiatif mengambil langkah PSBB," kata Rico Marbun.
"Kita perlu ingat bahwa data ini adalah data persepsi atas kinerja. Jadi, faktor kinerja tidak berdiri sendiri. Ada juga faktor ekspansi informasi atas kinerja," kata Rico.
Berikut catatan Fraksi DPRD DKI soal Anies disebut nomor 1 dalam penanganan Corona:
PAN
Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta tak heran Anies menempati posisi kuat dalam survei penanganan virus Corona. Anies dinilai cepat dan sigap dalam menangani virus Corona di Jakarta.
"Kami tidak heran, faktanya menunjukkan seperti itu. Pak Anies lebih unggul, sigap, dan cepat menyiapkan segala sesuatunya dalam penanganan COVID-19. Bahkan sudah mengajukan proposal PSBB sebelum pemerintah pusat menunjuk Menkes sebagai otoritas yang memiliki kewenangan untuk menyetujui PSBB," kata Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI, Oman Rahman Rakinda, kepada wartawan, Minggu (26/4/2020).
Oman menyinggung bansos yang dianggarkan Anies dengan baik. Jumlah penerima bantuan sosial atau jaring pengaman sosial dinilainya cukup besar. Dia menyebut ada 1,2 juta kepala keluarga calon penerima bansos.
Namun demikian, ada kekurangan, yakni data bansosnya. Masih banyak warga membutuhkan bansos namun belum terpenuhi.
"Hanya saja data penerima bansos harus diperbaiki, masih ada orang yang mampu tapi menerima bansos dan agar KK lain yang terdampak yang tahap pertama belum menerima agar bisa mendapatkan pada tahap berikutnya," imbuh Oman.
NasDem
Fraksi Partai NasDem DKI Jakarta tak ingin membanding-bandingkan kepala daerah dari survei itu. "Saya rasa kurang etis ya membanding-bandingkan kinerja kepala daerah di saat-saat seperti ini. Saya yakin dan percaya seluruh kepala daerah saat ini sedang berjibaku untuk menyelamatkan rakyatnya dari pandemi COVID-19," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Wibi Andrino, kepada wartawan, Minggu (26/4/2020).
Wibi meminta Anies tak menggubris hasil survei itu. Menurut Wibi, lebih baik Anies terus saja bekerja menangani virus Corona.
"COVID-19 ini sangat serius dan perlu semangat kebersamaan, tidak ada kompetisi siapa yang terbaik atau yang kurang baik. Saya meminta Pak Anies tak perlu menggubris survei itu, lanjutkan kerja fokus NasDem DKI dan Anies sama yaitu urusan kemanusiaan adalah yang utama," ujar Wibi.
Wibi memberi catatan soal penanganan Corona yang dilakukan Anies. Penanganan bansos di Jakarta menjadi catatan buruk, sementara fasilitas untuk tenaga medis menjadi catatan positif.
"Kekurangan pasti masih ada terkait data penerima bansos yang belum sempurna. Distribusi yang terlambat. Penegakkan PSBB yang masih kurang tegas," ucap Wibi.
"Kelebihan juga ada. Insentif dan wisma untuk tenaga medis. Tempat singgah untuk warga yang tidak memiliki rumah yang terdampak COVID. Keputusan-keputusan cepat. Sampai memperhatikan hewan di Taman Ragunan," imbuhnya.
Gerindra
Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menyambut baik hasil survei penanganan virus Corona yang menempatkan Anies nomor satu. Gerindra menilai yang terpotret oleh lembaga survei Median itu memang realistis.
"Persepsi publik itu memang nyata," kata Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra, Syarif kepada wartawan, Minggu (26/4/2020).
Syarif mengatakan Anies telah menyiapkan penanganan Corona di Jakarta jauh-jauh hari. Syarif menyebut persiapan Anies merinci.
"Saya saksi akhir Februari dan awal Maret. Pada 2 Maret saya pernah ketemu Anies. Dia sudah siapkan antisipasi soal wabah ini secara detail," ujar Wakil Ketua DPD Gerindra DKI itu.
Syarif mengatakan kinerja Anies sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Anies dinilainya lebih cepat memetakan wabah COVID-19. Sejak 11 Maret, Anies dikatakannya sudah membuat call center COVID-19, bahkan saat itu penyakit akibat virus Corona ini belum disebut COVID-19. Kemudian Anies menginstruksikan belajar di rumah untuk siswa sekolah sejak 16 Maret.
"Tentu sesuai, malah saya bisa katakan Anies banyak plusnya dari kebanyakan kepala daerah," ucap Syarif.
PDIP
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta tak ingin mempersoalkan hasil survei yang menunjukkan Anies unggul dalam survei penanganan virus Corona. Namun, menurut PDIP, langkah Anies menangani Corona kerap berbenturan dengan pemerintah pusat.
"Saya tidak mau mempersoalkan itu, anggaplah itu suatu kebenaran, tetapi bagi kami Fraksi PDIP adalah bagaimana gerak dan derap langkah Pak Anies menangani COVID-19 ini di Jakarta relatif, ya, selalu bertubrukan dengan kebijakan pemerintah pusat. Itu yang selalu kami lihat," kata Ketua Fraksi PDIP DKI, Gembong Warsono kepada wartawan, Minggu (26/4/2020).
Menurut Gembong, harusnya Anies menjadi representasi pemerintah pusat di Jakarta. Namun, kenyataan di lapangan berbeda.
"Bagaimana pun juga, perlu dicatat bahwa gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah, kan gitu. Dengan wakil pemerintah pusat di daerah secara otomatis kebijakannya harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat," ujar Gembong.
Gembong mencontohkan berbenturannya langkah Anies dengan pemerintah pusat. Dia menyinggung soal lockdown dan efek kejut yang sempat diutarakan oleh Anies.
"Misalkan contohnya, Pak Anies menggadang-gadang Jakarta mau diterapkan dengan lockdown, kan gitu, sementara pemerintah pusat tak menghendaki lockdowm tetapi punya kebijakan lain yang akhirnya disepakati PSBB itu, itu yang pertama," ucap Gembong.
Yang kedua, soal dulu yang diistilahkan misalkan Pak Anies membuat efek kejut, kan gitu loh, yang pengurangan transportasi massal itu, yang membuat antrean warga Jakarta berpanjang-panjang saat itu. Jadi banyaklah kebijakan-kebijakan yang selalu bertentangan dengan pemerintah pusat," sambungnya.
Menurut Gembong, Anies sedang menjalankan programnya terlepas dari program yang lain. Gembong juga mengkritik Anies yang terlalu rajin menggelar jumpa pers di masa wabah Corona ini.
"Kenapa ini terjadi? Pak Anies kan punya agenda tersendiri. Jadi saya tidak mau memperdebatkan hasil surveinya cuma saya ingin menunjukkan kepada publik bahwa apa sih yang dikerjan oleh Pak Anies, gitu loh, yang dikerjakan dari hari ke hari selalu membuat press release-press release (jumpa pers -red), tetapi tidak melihat secara langsung apa kondisi yang terjadi masyarakat kelas bawah," imbuhnya.
.webp)
