Riset Indef: Warganet Tanggapi Negatif Kebijakan Pemerintah soal COVID-19

Danu Damarjati - detikNews
Minggu, 26 Apr 2020 18:00 WIB
Media sosial
Ilustrasi warganet pengguna media sosial. (Mindra Purnomo/detikcom)
Jakarta -

Berdasarkan riset ini, kebijakan pemerintah untuk menangani COVID-19 lebih banyak mendapatkan respons negatif dari warganet (netizen). Kebijakan tersebut adalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga pembebasan narapidana.

"Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum mampu menggerakkan sentimen publik ke arah yang lebih positif. Mayoritas sentimen publik masih negatif," kata Institute for Development of Economics and Finance (Indef)-Datalyst Center, dalam paparan tertulis, diterima detikcom, Minggu (26/4/2020).

Mereka membandingkan perspektif publik terhadap jajaran pemerintah dalam penanganan krisis setelah dan sebelum adanya kebijakan pemerintah. Hasil perspektif publik mereka potret lewat riset periode I pada 27 Februari-23 Maret, dengan riset periode II pada 27 Maret-25 April 2020. Pada periode I, sentimen negatif sebanyak 66,28%. Pada periode II, sentimen negatif sebanyak 67,77%.

Riset INDEF-Datalyst Center 25 April 2020. (Dok INDEF)Riset Indef-Datalyst Center 25 April 2020. (Dok INDEF)

Indef-Datalyst Center kemudian meneliti perspektif publik di media sosial terhadap kebijakan pemerintah terkait COVID-19. Berikut ini rincian hasilnya:

31 Maret 2020
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Kunci Perbincangan: darurat sipil tidak relevan, lepas tangan pemerintah untuk kebutuhan hidup, PSBB tidak efektif
171.272 perbincangan
Sentimen positif: 21%
Sentimen negatif: 79%

31 Maret 2020
Pembebasan Listrik
Kunci Perbincangan: bebas listrik untuk kalangan rentan
1.912 perbincangan
Sentimen positif: 94%
Sentimen negatif: 6%

1 April 2020
Pembebasan Napi
Kunci Perbincangan: potensi keresahan masyarakat, remisi koruptor, pembebasan napi karena kemanusiaan
24.951 perbincangan
Sentimen positif: 54%
Sentimen negatif: 46%

2 April 2020
Ketidaktegasan Larangan Mudik
Kunci Perbincangan: ekonomi rentan mudik karena nol pendapatan, larangan mudik hanya sebatas anjuran
44.879 perbincangan
Sentimen positif: 46%
Sentimen negatif: 54%

4 April 2020
Aturan Khusus Penghinaan Presiden
Kunci Perbincangan: pelanggaran hak berpendapat, pemerintah anti kritik, aturan khusus tidak relevan
15,550 perbincangan
Sentimen positif: 11%
Sentimen negatif: 89%

7 April 2020
Jaring Pengaman Sosial
Kunci Perbincangan: penyaluran BLT, tidak tepat sasaran
17.781 perbincangan
Sentimen positif: 44%
Sentimen negatif: 56%

7 April 2020
Kartu Pra Kerja
Kunci Perbincangan: konflik kepentingan, boros anggaran
38.260 perbincangan
Sentimen positif: 19%
Sentimen negatif: 81%

Pengangguran Akibat COVID-19
Kunci Perbincangan: dirumahkan, PHK sepihak, prakerja untuk korban PHK, bantuan sosial untuk PHK
64.146 perbincangan
Sentimen positif: 16%
Sentimen negatif: 84%

Isu Pembicaraan dari Masing-Masing Kebijakan

Skor menandakan popularitas dan relevansi topik di mata warganet. Skalanya adalah 0 sampai 1. Angka 0 berarti isu tidak populer, angka 1 berarti isu paling populer. Sumber : Twitter 27 Maret - 9 April 2020

1. PSBB
Topik positif: 21%
Topik negatif: 79%
Isu:
- PSBB untuk percepatan penanganan Corona: 1,00
- Darurat sipil anggaran dikendalikan oleh pemerintah pusat: 0,49
- Darurat sipil meredam sikon apabila tidak terkendali: 0,21
- UU Darurat Sipil Tidak Relevan dengan Pandemi Corona: 1,00
- Pemerintah Melepas Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan dengan Darurat Sipil: 0,69
- Darurat Sipil Tidak Ada Dasar: 0,26

2. Pembebasan narapidana
Topik positif: 54%
Topik negatif: 46%
Isu:
- Pembebasan Napi dan Anak untuk Mencegah COVID-19: 1,00
- Pembebasan Napi Akibat Pandemi adalah Anjuran PBB: 0,15
- Kebijakan Tidak Menerima Tahanan Baru: 0,08
- Remisi Koruptor di Masa Pandemi: 1,00
- Pembebasan Napi Versus Potensi Keresahan Masyarakat: 0,09
- Kontradiksi Pembebasan Napi dan Penangkapan Pelanggar PSBB: 0,01

3. Pembatasan Mudik
Topik positif: 46%
Topik negatif: 54%
Isu:
- Gerakan Masyarakat untuk Tidak Mudik: 1,00
- Insentif Bagi yang Tidak Mudik: 0,42
- Prosedur Penanganan Pemudik: 0,26
- Kritik Terhadap Ketidaktegasan Pemerintah Soal Mudik: 1,00
- Sosialisasi Anjuran Tidak Mudik Pemerintah Sangat Terlambat: 0,47
- Simpang Siur Pemerintah Tentang Mudik: 0,42

4. Aturan Penghinaan Presiden
Topik positif: 11%
Topik negatif: 89%
Isu:
- Aturan Khusus Penghinaan Presiden Bukti Pemerintah Alergi Kritik: 1,00
- Kritik adalah Hak Rakyat Terhadap Pemerintah: 0,99
- Pasal Penghinaan Presiden di Tengah Pandemi Tidak Relevan: 0,36
- Aturan Khusus Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat: 0,29
- Tukar Guling Aturan Penghinaan Presiden dengan Darurat Sipil: 0,13

5. Jaring Pengaman Sosial
Topik positif: 44%
Topik negatif: 56%
Isu:
- Pendataan Penerima Bansos yang Tidak Merata dan Salah Sasaran: 1,00
- Potensi Korupsi Dana Bantuan Sosial: 0,79
- Pembagian Bansos Berantakan: Harus Jujur dan Transparan: 0,66
- Bansos Mulai Didistribusikan oleh Pemerintah: 1,00
- 1 BLT Dana Desa: Kehadiran Pemerintah Dalam Melindungi Masyarakat Miskin: 0,21
- Tambahan Bansos Bagi Penyandang Disabilitas: 0,12

6. Pengangguran Akibat COVID-19
Topik positif: 16%
Topik negatif: 84%
Isu:
- Keluhan Karena Menjadi Orang yang Dirumahkan/PHK: 1,00
- Lambat Atasi Corona: Pembunuhan Massal Untuk Mengurangi Pengangguran: 0,26
- PHK Sepihak Oleh Perusahaan: 0,16
- Omnibus Law Atasi Pengangguran Akibat Corona: 1,00
- RUU Cipta Kerja Solusi PHK Massal: 0,25
- Pelatihan Online Bermanfaat Buat Pengangguran: 0,01

7. Kartu Pra Kerja
Topik positif: 46%
Topik negatif: 54%
- Bantuan Tunai Lebih Efektif untuk Korban PHK di Masa Pandemi daripada Pra Kerja: 1,00
- Stafsus: Konflik Kepentingan Kartu Pra Kerja: 0,67
- Kelas Online Prakerja: Tidak Lebih Baik dari Konten Gratis di Youtube: 0,33
- Kartu Prakerja Solusi Tepat: 1,00
- Kartu Prakerja: Membuat Kesempatan Lebih Besar untuk Mendapatkan Pekerjaan: 0,35
- Ada Komponen Bansos Dalam Pra Kerja: 0,23

Riset INDEF-Datalyst Center 25 April 2020. (Dok INDEF)Riset INDEF-Datalyst Center 25 April 2020. (Dok INDEF)

Metode

Paparan ini disampaikan oleh Didik J Rachbini, Eko Listyanto, dan Imam Maulana dari Indef, serta Omar Abdillah selaku Adviser Tim. Mereka menyaring dan menyerap data sentimen warganet.

Pernyataan dan pertanyaan yang dipakai dalam riset hanyalah yang disampaikan oleh pihak yang paham mengenai kebijakan pemerintahan. Cuitan orang awam dan akun buzzer tidak dipakai. Percakapan yang berhasil dijaring dari media sosial (Twitter) mencapai 476,7 ribu percakapan dan berasal dari akun 397,2 ribu orang.

Sumber data riset ini berasal dari media sosial, terutama Twitter, berita daring. Pada riset I, yakni 27 Februari-22 Maret, tim berhasil mengumpulkan 145.000 percakapan (tweets) dari 135.000 pengguna. Pada riset II, yakni 27 Maret-25 April, sebanyak 476.000 percakapan dengan jumlah akun/orang mencapai 397,2 ribu orang berhasil dikumpulkan.

Indef-Datalyst Center melakukan Analisis Sentimen menggunakan metode aspect-based sentiment analysis. Analisis ini berguna mengetahui tendensi (sentiment) dari suatu pembicaraan terhadap masing-masing objek yang dianalisis (aspect-based). Tweet atau data yang digunakan dalam analisis sudah dipastikan adalah tweet-tweet yang terkait dengan Corona dan penanganan pemerintah.

Tim menentukan sentimen (positif/negatif) pada setiap sub-kalimat tersebut menggunakan pendekatan Machine Learning dengan mempelajarinya kata-kata yang terkandung dari kalimatnya.

Tim melakukan Ekstraksi Isu Populer, yakni menentukan isu terpopuler terkait upaya menangani pandemi COVID-19 yang akan diambil pemerintah. Penentuan isu populer tersebut menggunakan pendekatan Machine Learning dengan algoritma Latent Dirichlet Allocation ( LDA). Algoritma LDA mempelajari kata-kata yang muncul dalam percakapan di media sosial untuk mengidentifikasi kata-kata yang merepresentasikan suatu isu pembicaraan.

(dnu/dhn)