DPRD Minta Pemko Medan Tak Cuma Beri 5 Kg Beras ke Warga Terdampak Corona

Haris Fadhil - detikNews
Jumat, 24 Apr 2020 11:28 WIB
Kantor Wali Kota Medan
Kantor Wali Kota Medan (Ahmad Arfah Lubis/detikcom)
Medan -

Kapolrestabes Medan Kombes Johnny Eddizon Isir mengingatkan potensi kejahatan seperti kerusuhan hingga penjarahan bisa terjadi karena dampak ekonomi-sosial penyebaran virus Corona di Medan. Pemko Medan pun diminta menambah bantuan ke warga terdampak Corona demi mencegah agar kejahatan tak terjadi.

"Kemarin kami sudah rapat dengan tim anggaran Pemko Medan terkait virus ini. Akan ada luncuran bantuan tahap kedua, nanti dalam waktu dekat bantuan apakah berbentuk uang tunai atau sembako, itu teknisnya Pemko. Tapi kita di DPRD sudah mengalokasikan anggaran, penghematan mata anggaran di dinas-dinas malah sampai Rp 500 miliar kita siapkan," kata Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga, Jumat (24/4/2020).

Ihwan menilai bantuan yang telah diberikan Pemko Medan berupa 5 kg beras untuk tiap keluarga kurang mampu terdampak Corona masih tak cukup. Dia meminta bantuan tahap kedua yang anggarannya sudah disepakati antara Pemko dan DPRD segera disalurkan.

"Tidak cukup, 5 kg itu hanya makan 2 hari. Maka kemarin kita rapat kita sampaikan kecewa. Tanggap darurat 31 Maret sekarang sudah 24 April, bantuan beras baru 5 kg. Ada 3 minggu di sini, dengan bantuan Pemko 5 kg. Kita kecewa dengan Pemko, jangan bertele-tele, jangan lambat hanya prosedur. Kerja ikhlas, saya yakin penegak hukum terkait pendistribusiannya ini paham," ujar Ihwan.

Dia mengingatkan soal warga yang mulai banyak kehilangan pekerjaan, baik itu di-PHK atau dirumahkan sementara karena berkurangnya pendapatan perusahaan akibat Corona. Dia mengatakan bantuan untuk mengatasi dampak sosial perlu ditambah demi mencegah potensi gangguan keamanan yang sudah diingatkan polisi tak terjadi.

"Dari satu hotel, 120 orang yang di-PHK, bukan dirumahkan. Kenapa mereka menuntut lewat kita? Karena mereka hanya menerima 2 bulan gaji. Padahal mereka yang bekerja dalam surat itu yang saya baca ada yang 5 tahun ada 7 tahun, dibayar 2 bulan gaji dengan alasan pandemi Corona, tutup segala macam, tak ada ini itu, di-PHK. Itu salah satu contoh, banyak lagi pabrik, industri yang dikurangi, mal dirumahkan, banyak," tutur politikus Gerindra ini.

Simak juga video Perppu Corona Digugat, Mahfud: Masyarakat Tak Perlu Khawatir Bansos Mandek:

Selanjutnya
Halaman
1 2