.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengizinkan KRL disetop asalkan pemerintah daerah (Pemda) siap memberikan bantuan sosial bagi penumpang yang mencari penghasilan dengan KRL. Kepala daerah pun angkat bicara.
"Kalau daerah mau mempersiapkan dan menanggung dari keputusan yang diminta itu akan kita berikan," ujar Jokowi dalam wawancara eksklusif di acara Mata Najwa yang disiarkan Trans7, pada Rabu (22/4/2020) malam.
Jokowi.menjawab permintaan kepala daerah yang ingin operasional KRL disetop sementara saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Artinya pekerja harian yang naik KRL, buruh-buruh harian yang naik KRL, pedagang asongan yang mendapatkan nafkah dari naik KRL karena naik KRL ini murah sekali, itu ditanggung oleh mereka, dijamin oleh mereka, dengan bantuan sosial yang baik, saya hentikan," tambah Jokowi.
 Presiden Jokowi (Andhika Prasetia/detikcom) |
Jokowi mengaku tidak keberatan bila KRL disetop operasionalnya demi memutus mata rantai penanganan Corona. Namun pemerintah daerah harus menyiapkan solusi.
"Mereka kan meminta. Mestinya tidak hanya meminta, menyiapkan juga bantalan sosial, social safety net. Jaring pengaman sosial disiapkan dulu. Jangan hanya meminta dihentikan dan ya sudah masyarakat dibiarkan cari sendiri-sendiri. Nggak bisa seperti itu. Itu yang saya nggak bisa. Bukan masalah kebijakannya. Bukan itu," katanya.
"Nggak apa-apa, dihentikan (KRL) nggak apa-apa. Tapi mereka disiapkan dulu. Kalau tidak, kalau ada bus siapkan bus agar tidak berdesakan di KRL. Busnya diisi separuh saja agar ada physical distancing di situ. Sehingga memberikan solusi," imbuh Jokowi.
 Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (Isal Mawardi/detikcom) |
Menanggapi hal itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menjawab pernyataanJokowi terkait kesiapanpemda memberikan bantuan sosial jikaKRL disetop. Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menyanggupi adanya bantuan sosial tersebut.
"Boleh saja (adanya bantuan sosial bagi warga yang menggunakan KRL sehari-hari)," ujar Rahmat Effendi lewat pesan singkat kepada detikcom, Kamis (23/4/2020).
Rahmat Effendi menyanggupi adanya bantuan sosial itu. Namun, dalam jumlah yang terbatas. "Kalau hitungan ribu, masih bisa. Kalau ratusan ribu, tentunya tidak mungkin," kata Rahmat.
Sementara itu, Pemkot Bogor mengaku tidak memiliki anggaran yang cukup.
 Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim (Farhan/detikcom) |
"Cuma kalau dibebankan biaya sosialnya, tentu pemerintah kota ini terbatas ya (anggaran). Kalau tadi, bisa saja (KRL) diberhentikan, terus biaya sosialnya siapa yang mau tanggung? Kalau pemerintah kota mungkin, terlalu berat lah ya," kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, ketika dihubungi, Kamis (23/4/2020).
Dedie menjelaskan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemkot Bogor terbatas dan untuk penanganan virus Corona ini.
Pemda sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar. Dia mengatakan, Pemkot Bogor tidak mampu bila juga harus menanggung beban cost (biaya) sosial untuk masyarakat.
Sebab, lanjutnya, beban cost sosial yang harus dikeluarkan untuk menanggung sekitar 50 ribu masyarakat Kota Bogor pengguna KRL, sangat tinggi.
"Jadi jangan akhirnya semuanya tidak tercapai. Pencegahannya tidak tercapai, kemudian cost sosialnya tinggi, kemudian penularannya juga tambah banyak, gitu kan" ucapnya.
Meski begitu, Dedie mengungkapkan ada risiko kesehatan bila KRL terus dioperasikan. Penyetopan KRL ini, katanya, untuk mencegah penyebaran COVID-19.
"Padahal biaya medis, biaya apabila terjadi misalnya lonjakan jumlah COVID positif, itu kan juga besar. Harus dihitung lah, jadi harus seimbang. Berapa cost ekonominya, tetapi cost kesehatannya harus dihitung juga. Nah kalau buat kita, pemerintah kota, tentu kan tadi, punya keterbatasan," ujar Dedie.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya juga telah mengungkapkan alasan KRL tetap beroperasi selama PSBB.
Menurut Luhut, banyak ruginya daripada untungnya jika harus menyetop operasi KRL. Terlebih ada masyarakat yang masih harus bekerja di tengah pandemi virus Corona (COVID-19), seperti tenaga medis.
"Jadi kalau nanti dia tidak diangkut, kalau kita ada yang sakit, siapa yang merawat? Kan mereka-mereka itu yang di rumah sakit. Jadi menurut kami banyak ruginya daripada untungnya kalau (KRL) dihentikan," kata Luhut saat rapat virtual dengan Komisi V DPR RI, Selasa (21/4/2020).
Di luar itu, pihaknya sudah meminta Pemprov DKI Jakarta secara tegas melarang dan menutup kegiatan formal dan informal di luar delapan sektor yang diperbolehkan untuk tetap beroperasi selama PSBB. Pemprov juga diminta lebih tegas menindak kegiatan kantor di luar 8 sektor yang ditetapkan.
 Luhut Binsar Panjaitan (Kadek Melda Luxiana/detikcom) |
"Nah Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta) bilang ke saya, 'saya akan patroli Pak Luhut, saya akan kasih pinalti Rp 100 juta bagi mereka yang masih buka," jawab Anies yang ditirukan Luhut.
Menurutnya, pengecekan terhadap penumpang di KRL sudah jauh lebih baik dan lebih ketat. Mulai dari pemeriksaan penumpang, hingga diminta mengisi formulir untuk memberitahukan kemana penumpang akan pergi.
"Sekarang kita kerja sama antara Polisi, TNI dengan Satpol PP untuk memeriksa orang-orang yang datang ke situ dan kita akan cek dengan thermal gun. Kita juga akan meminta mereka untuk mengisi data kemana tujuannya. Ke depan kemungkinan kita akan makin ketat jadi kita akan minta surat kesehatan dia dan juga surat di mana dia bekerja," urainya.
Soal adanya risiko penyebaran virus Corona di KRL jika tetap beroperasi, Luhut bilang, semua tindakan yang diambil akan memiliki risiko tersendiri.
"Makan saja ada risiko. Jadi semua itu yang dinamakan calculated risk (risiko yang diperhitungkan). Jadi jangan kita bilang juga nggak ada risiko, kita larang ada risiko, kita nggak larang juga ada risikonya. Apapun langkah yang kita buat pasti ada risikonya," ujarnya.
