Kontroversi Bisa Hamil di Kolam Renang Berujung Rekomendasi Pemberhentian

Jakarta -

Polemik pernyataan Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty tentang 'wanita berenang di kolam renang bersama pria bisa hamil' ini sudah berakhir. KPAI merekomendasikan Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty dicopot dari jabatannya.

Pernyataan Sitti itu sempat menjadi trending topic di media sosial sekitar Februari 2020 lalu. Saat itu Sitti menjadi narasumber di salah satu media massa, di situ Sitti menyatakan wanita dapat hamil saat berenang di kolam yang berisi pria.. Kemudian potongan pernyataan Sitti itu menjadi viral.

KPAI saat itu langsung bergerak cepat menelusuri pernyataan Sitti itu. KPAI meminta Sitti mengklarifikasi kebenaran pernyataan itu, hingga akhirnya Sitti mengakui dan meminta maaf atas pernyataannya itu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya meminta maaf kepada publik karena memberikan statemen yang tidak tepat, statemen tersebut adalah statemen pribadi saya dan bukan dari KPAI. Dengan ini saya mencabut statemen tersebut. Saya memohon kepada semua pihak untuk tidak menyebarluaskan lebih jauh atau malah memviralkannya," ucap Sitti dalam permohonan maafnya kala itu.

KPAI lantas tidak tinggal diam, KPAI kemudian membuat Dewan Etik untuk menyelesaikan kasus Sitti yang disorot masyarakat, tidak hanya di Indonesia, bahkan seluruh dunia, media asing juga turut menyoroti pernyataan Sitti.

Hingga akhirnya, Dewan Etik KPAI telah memutuskan bahwa Sitti bersalah atas pernyataannya. Dewan Etik meminta Sitti memilih mengundurkan diri atau diberhentikan secara tidak hormat, SItti diminta memilih, namun hingga saat ini Sitti belum menentukan pilihannya.

Oleh karena itu, Ketua KPAI Susanto pada 23 Maret 2020 menyurati Presiden Jokowi untuk memberhentikan Sitti dari jabatannya sebagai Komisioner KPAI. Surat itu saat ini sudah diterima Jokowi.

"Berdasarkan hal tersebut dan menindaklanjuti rekomendasi Dewan Etik, KPAI telah menyampaikan surat kepada Bapak Presiden untuk memberhentikan Saudari SH dari jabatannya sebagai anggota KPAI melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun surat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah disampaikan kepada Presiden," kata Susanto dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (23/4).

Halaman 1 2

Selanjutnya