Tuntut Kabinet 20 Menteri Saja, Warga Bogor Gugat UU yang Diteken SBY ke MK

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 23 Apr 2020 14:37 WIB
Polisi melakukan pengamanan jelang sidang perdana gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
Ilustrasi Gedung MK (Grandyos Zafna/detikcom)

Contoh lain adalah peran Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menurut Aristides, seharusnya Menko PMK menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19.

"Secara logika penunjukan Kepala BNPB Letjen Doni Monardo sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona 2019 sangat tidak masuk akal. Karena seharusnya tugas tersebut menjadi tanggung jawab Menko PMK," paparnya.

Belum lagi, kata Aristides, selain 34 menteri ada 6 pejabat negara setingkat menteri. Enam pejabat negara setingkat menteri yang dimaksud itu adalah:

1. Sekretaris Kabinet
2. Jaksa Agung
3. Panglima TNI
4. Kapolri
5. Kepala Staf Kepresidenan
6. Kepala BKPM

Selain itu, 34 menteri dan 6 pejabat negara setingkat menteri itu diberi Wakil Menteri/Wakil KSP/Wakil Jaksa Agung/Wakapolri/Wakil Panglima TNI. Maka, Aristides menilai, obesitas pemerintahan pun tidak terelakkan. Bahkan ada Menteri yang mempunyai 2 wakil.

"Keberadaan dua orang wakil Menteri jelas sekali bahwa hal ini sangat dipaksakan dan terkesan bagi-bagi kue kekuasaan," cetusnya.

Oleh sebab itu, Aristides meminta Pasal 10 dan Pasal 15 dihapus. Dia berharap, dengan dihapusnya pasal itu, pemerintahan makin ramping sehingga pembangunan makin efektif.

"Menyatakan Pasal 10 dan Pasal 15 UU Kementerian Negara bertentangan terhadap UUD 1945," tuntut Aristides.

Halaman

(asp/mae)