Tuntut Kabinet 20 Menteri Saja, Warga Bogor Gugat UU yang Diteken SBY ke MK

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 23 Apr 2020 14:37 WIB
Polisi melakukan pengamanan jelang sidang perdana gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
Ilustrasi Gedung MK (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Seorang warga Bogor bernama Aristides Verissimo de Sousa Mota menggugat UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Aristides meminta UU yang diteken Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu untuk direvisi.

Aristides menilai struktur kabinet yang ditetapkan dalam UU tersebut terlalu gemuk. Menurutnya, jumlah menteri cukup 20 orang saja dan posisi Wakil Menteri dihapus.

Aristides menggugat Pasal 10 dan Pasal 15 UU Kementerian Negara. Pasal tersebut berbunyi:

Pasal 10
Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu.

Pasal 15
Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat).

"Jumlah menteri sebanyak 34, perlu ditinjau kembali karena ketentuan tersebut menjadi alasan pembenar bagi presiden untuk mengangkat menteri sebanyak mungkin. Jika dianalisa dari fungsi pemerintahan yang ideal, jumlah kementerian di Indonesia cukup berkisar antara 20 sampai dengan 26 kementerian," ujarnya sebagaimana dituangkan dalam permohonan ke MK, Kamis (23/4/2020).

Aristides mencontohkan kasus pemindahan Ibu Kota Negara. Yang merumuskan bukannya Kementerian Dalam Negeri, tetapi malah Kementerian PPN/Bappenas. Padahal, kata dia, tata kelola pemerintahan di dalam negeri yang lebih mengetahui adalah Kemendagri, bukan Kementerian PPN/Bappenas.

"Kementerian yang pada zaman dulu sangat berkuasa, sekarang menjadi kementerian tidak jelas fungsinya. Telah terjadi reduksi kekuasaan Kementerian Dalam Negeri," ujar Aristides.

Selanjutnya
Halaman
1 2