.webp)
Sebuah surat dengan kop surat Komisi 2 DPRD Kota Medan dan stempel Gerindra yang berisi permohonan bantuan untuk warga ke perusahaan swasta viral. Ketua Komisi II DPRD Kota Medan dari Fraksi Gerindra, Aulia Rahman, memberi penjelasan.
Dilihat detikcom, Kamis (23/4/2020), surat dengan nomor 16/4/Komisi-2/DPRD Kota Medan/2020 itu ditujukan ke Pimpinan PT SUN KADO. Ada empat poin dalam surat tersebut, yakni:
1. Sehubungan Kota Medan saat ini terkena 'ZONA MERAH' COVID-19 sehingga membuat kekhawatiran bagi warga masyarakat Kota Medan, terkhusus warga masyarakat Kelurahan Mabar
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
2. Berkenaan dengan butir 1 (satu) di atas, kami atas nama Ketua Komisi 2 DPRD Kota Medan mengharapkan partisipasi pihak perusahaan PT SUN KADO untuk dapat memberikan bantuan pangan berupa sembako kepada warga masyarakat Kelurahan Mabar
3. Demi menjaga tidak terjadinya 'Chaos' di tengah-tengah bencana seperti ini, untuk itu bantuan yang kami sampaikan dalam point 2 (dua) dapat tersalurkan dalam waktu yang tidak terlalu lama
4. Demikian disampaikan agar maklum dan atas bantuan serta partisipasinya, diucapkan terima kasih.
Surat itu diteken oleh Aulia Rahman. Ada juga stempel berlogo Partai Gerindra di surat itu.
Aulia pun membenarkan keberadaan surat itu. Dia mengklaim surat tersebut sebenarnya disambut positif oleh pihak perusahaan yang disebutnya ingin membantu.
"Iya. Aku udah di konfrontir itu. Dipelintir bahasanya, sebenarnya nggak ada hal yang harus diributkan. Niat kita kan hanya melakukan satu aksi ke masyarakat. DPRD itu dituntut akan hal itu saat COVID-19. Perusahaan yang kita surati itu positif dan kita bukan melalui paksaan. Kita meminta bantuan itu memang ada, silakan. Nggak ada juga nggak apa-apa. Kita minta ke perusahaan itu kalau memang ada, mereka langsung yang memberikan," ujar Aulia.
Dia menilai keberadaan surat ini dipolitisasi seolah dirinya memaksa perusahaan memberikan bantuan. Dia mengatakan bantuan itu diminta ke perusahaan agar warga yang tak mendapat bantuan dari Pemko juga bisa tertolong.
"Tapi ini kan dipolitisir, kita macam OKP, nanduk sana, nanduk sini," ucapnya.
Aulia juga menjelaskan soal keberadaan stempel Gerindra di surat itu. Dia mengatakan tak pernah memberi stempel Gerindra di surat itu.
"Stempel itu begini bang. Saya tidak pernah menyetempel. Ranting yang menyetempel," tuturnya.
 Ketua Komisi II DPRD Kota Medan Aulia Rahman (dok. Istimewa) |
Dia mengatakan surat itu sudah dikirimkan beberapa hari yang lalu. Menurutnya, ada beberapa perusahaan lain yang juga tertarik membantu.
"Itu bukan PT, UD, Usaha dagang. Itu minimarket yang berada di tengah masyarakat Mabar. PT PT yang lain, yang kita tarik suratnya mereka komplain. 'Kok ditarik suratnya', kata mereka mau bantu, daripada upeti," ucap Aulia.
