.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, Pemerintah Daerah (Pemda) harus menyiapkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat bila ingin operasional KRL disetop selama Pembatasan Sosial Berskala Bersar (PSBB). Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengaku tidak memiliki anggaran yang cukup.
"Cuma kalau dibebankan biaya sosialnya, tentu pemerintah kota ini terbatas ya (anggaran). Kalau tadi, bisa saja (KRL) diberhentikan, terus biaya sosialnya siapa yang mau tanggung? Kalau pemerintah kota mungkin, terlalu berat lah ya," kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, ketika dihubungi, Kamis (23/4/2020).
Dedie menjelaskan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemkot Bogor terbatas dan untuk penanganan virus Corona (COVID-19) ini, Pemda sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar. Dia mengatakan, Pemkot Bogor tidak mampu bila juga harus menanggung beban cost (biaya) sosial untuk masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebab, lanjutnya, beban cost sosial yang harus dikeluarkan untuk menanggung sekitar 50 ribu masyarakat Kota Bogor pengguna KRL, sangat tinggi.
"Jadi jangan akhirnya semuanya tidak tercapai. Pencegahannya tidak tercapai, kemudian cost sosialnya tinggi, kemudian penularannya juga tambah banyak, gitu kan" ucapnya.
Meski begitu, Dedie mengungkapkan ada risiko kesehatan bila KRL terus dioperasikan. Penyetopan KRL ini, katanya, untuk mencegah penyebaran COVID-19.
"Padahal biaya medis, biaya apabila terjadi misalnya lonjakan jumlah COVID positif, itu kan juga besar. Harus dihitung lah, jadi harus seimbang. Berapa cost ekonominya, tetapi cost kesehatannya harus dihitung juga. Nah kalau buat kita, pemerintah kota, tentu kan tadi, punya keterbatasan," ujar Dedie.
Sebelumnya, Presiden Jokowi buka suara terkait permintaan kepala daerah yang ingin operasional KRL disetop selama PSBB. Jokowi mengatakan ada banyak orang yang menggunakan fasilitas KRL.
Bila Pemda mempersiapkan bantuan sosial bagi mereka yang sehari-hari mencari penghasilan dengan KRL, pemerintah pusat akan memberikan izin untuk menyetop KRL.
"Kalau daerah mau mempersiapkan dan menanggung dari keputusan yang diminta itu akan kita berikan," ujar Jokowi dalam wawancara eksklusif di acara Mata Najwa yang disiarkan Trans7, Rabu (22/4) malam.
(elz/elz)
