.webp)
Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo memperingatkan para direktur reserse kriminal di 34 provinsi untuk serius mengawal program bantuan sosial (bansos) di wilayah masih-masing di masa pandemi Corona (COVID-19) ini. Sigit menekankan jangan sampai terjadi penyimpangan saat bansos disalurkan.
"Cek jalur (program) PKH, jalur (program) Kartu Prakerja dan bantuan lewat dana desa. Apakah sesuai dengan list yang sudah ditentukan, apakah ada pemotongan terhadap bantuan tunai," tegas Sigit seperti dikutip detikcom dari keterangan tertulis, Kamis (23/4/2020).
Perintah itu dia sampaikan saat melakukan video conference dengan jajaran direktur reserse kriminal polda se-Indonesia di Bareskrim Polri pada Rabu (22/4).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sigit mengatakan jajaran reserse harus mencegah terjadinya gejolak di masyarakat karena bansos bermasalah. Para direktur diminta berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dirttipikor) Bareskrim jika mengalami kesulitan dalam pelaksanaan tugas ini.
"Jangan sampai ada gejolak karena jumlahnya berkurang atau tidak sesuai dengan list. Berikan asistensi terhadap bantuan tunai sehingga tidak ada kesalahan. Koordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi apabila ada kesulitan masalah asistensi di daerah," kata Sigit.
Perppu Corona Digugat, Mahfud: Masyarakat Tak Perlu Khawatir Bansos Mandek:
Sigit juga kembali memerintahkan para direktur reserse kriminal untuk aktif melakukan pengecekan ketersediaan sembilan bahan pokok (sembako). Proses distribusi dan kondisi riilnya, ditegaskan Sigit, harus dipastikan berjalan baik.
"Cek realisasi dan distribusi dari sembako agar tepat waktu, antara lain realisasi distribusi gula, realisasi distribusi bawang, dan penyerapan hasil panen padi (bermasalah atau tidak). Cek ketersediaan beras di Bulog dan penyerapannya," ujar mantan Kadiv Propam Polri ini.
Sigit juga meminta jajaran reserse aktif menyukseskan kebijakan larangan mudik yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sigit mewajibkan para direktur reserse mengawal kebijakan tersebut.
"Menghadapi pelaku mudik yang memaksakan diri di check point, lakukan dengan secara persuasif, beri pemahaman bahwa mudik beresiko akan membawa carrier (pembawa virus). Ada permintaan kepala daerah agar warganya tidak mudik dan ada ketentuan diisolasi saat sampai di daerah mudik," tandasnya.
