Round-Up

Sorotan Tajam untuk Data Penerima Bansos DKI

Tim Detikcom - detikNews
Kamis, 23 Apr 2020 08:22 WIB
Poster
Foto: Ilustrasi. (Edi Wahyono/detikcom).
Jakarta -

Data penerima bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mendapat sorotan tajam karena dinilai amburadul. Gubernur DKI Anies Baswedan mengakui masih belum sempurnanya pendataan jutaan penduduk di Jakarta.

Ada beberapa persoalan yang muncul terkait dengan pembagian bansos di DKI. Dimulai dari adanya masyarakat dari kalangan atas yang mendapatkan bansos, yakni di Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara (Jakut). Merasa berkecukupan, warga dari kawasan lingkungan elite itu mengembalikan paket bansos dari Pemprov.

"Iya, RW 7 di (Kelurahan) Kelapa Gading Barat termasuk RW elit. Dia dapat bantuan dari gubernur. Bukan menolak, menerima bahkan memberikan apresiasi kepada pak gubernur atas perhatiannya, namun, dikembalikan untuk salurkan kembali kepada warga yang berhak. Bukan menolak," ucap Lurah Kelapa Gading Barat, Abdul Buang, saat dihubungi, Selasa (21/4/2020).

Tak hanya itu, Pemprov DKI mendapat kritikan tajam dari Fraksi PDIP DPRD DKI lantaran nama anggotanya masuk dalam daftar penerima bansos terkait wabah virus Corona (COVID-19). PDIP melihat masuknya anggota DPRD ke daftar penerima bansos karena data Pemprov DKI kacau.

"Ini bukti data penerima bansos yang amburadul," kata Ketua Fraksi PDIP DKI, Gembong Warsono, kepada wartawan, Rabu (22/4/2020).

Nama anggota Fraksi PDIP DPRD DKI yang masuk daftar penerima bansos adalah Jhonny Simanjuntak. Data itu merupakan daftar penerima bansos untuk Kelurahan Lagoa, Koja, Jakarta Utara. Tentu saja anggota Dewan bukan termasuk orang yang kurang mampu sehingga perlu menerima bansos.

"Ini Jhonny Simanjuntak SH, anggota DPRD Provinsi DKI Jakart. Istrinya adalah seorang Kepala Sekolah SMP Negeri (ASN). Lha, kok terdaftar sebagai penerima bansos? Jangan-jangan yang seperti ini banyak," kata Gembong,

Kemudian, pihak Pemprov DKI juga mendapat kritikan dari DPRD DKI terkait Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta soal pembagian bansos saat masa PSBB ini. Sebab dalam Kepgub itu, ada penerima bansos yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kepgub tersebut bernomor 386 tahun 2020, tentang Penerima Bantuan Sosial Bagi Penduduk yang Rentan Terdampak COVID-19 Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok Selama Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta.

Kepgub ditandatangani oleh Anies pada 16 April lalu, , enam hari setelah penetapan PSBB di DKI Jakarta. Dalam Kepgub tersebut, disebutkan sebanyak 1.194.633 kepala keluarga (KK) mendapatkan bansos.

detikcom tidak mendapat utuh seluruh nama penerima dalam Kepgub tersebut. Namun, terdapat nama Suswanto, tempat tinggal di Ancol, Jakarta Utara yang bekerja sebagai PNS aktif dalam daftar penerima. Selain itu, ada atas nama Untung di Pademangan, Jakarta Utara yang bekerja sebagai TNI aktif.

Adanya dua pekerjaan itu masuk dalam daftar penerima membuat Ketua Komisi A, Mujiyono heran. PNS dan TNI, masih mendapat gaji cukup dan dirasa tidak masuk kategori miskin dan rawan miskin.

"Saya apresiasi Anies sudah ada Kepgub Penerima bansos ini. Tapi sayangnya ada PNS dan TNI aktif yang masuk daftar penerima bansos ini. Apa itu boleh, apa tepat sasaran? Ini harus dievaluasi lagi secara menyeluruh," kata Mujiyono.

Anies Akui Ada Kekeliruan Data Penerima Bansos:

Selanjutnya
Halaman
1 2