.webp)
Beberapa warga merasa berkecukupan selama masa pandemi Corona namun mendapat bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Mereka memilih mengembalikan bansos tersebut agar disalurkan kepada yang membutuhkan.
"Iya, RW 7 di (Kelurahan) Kelapa Gading Barat termasuk RW elit. Dia dapat bantuan dari gubernur. Bukan menolak, menerima bahkan memberikan apresiasi kepada pak gubernur atas perhatiannya, namun, dikembalikan untuk salurkan kembali kepada warga yang berhak. Bukan menolak," ucap Lurah Kelapa Gading Barat, Abdul Buang, saat dihubungi, Selasa (21/4/2020).
Menurutnya, di RW 7 ada sebanyak 22 paket bansos yang dikembalikan. Namun, tak hanya RW 7, RW elit yang lain juga mendapatkan paket sembako dengan jumlah beragam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"RW 18,16,15. RW 19,18 kan aparteman kan. Di RW 7, (mendapat) 22 paket. (total) itu 40-an (paket yang dikembalikan)," kata Andul.
Abdul tidak mengetahui kepada warga di RW elite mendapat bansos. Pihak kelurahan, mengaku tidak dilibatkan dalam pendataan penerima bansos gelombang pertama sekitar minggu lalu.
"Saya kurang paham tuh, kelihatannya data dari Dinas Sosial nih. Kita cuma didatangi, diberikan data. Salurkan, terus monitoring. (Penyaluran) itu kan langsung ke RW itu (tidak melalui kelurahan)," kata Abdul.
Jokowi Pelototi Penyaluran Bansos:
Agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi, Abdul memperbaharui data penerima bansos. Diharapkan, untuk pemberian bansos selanjutnya bisa menggunakan data yang telah dia verifikasi.
"Kemarin 2.225 yang dapat bantuan pertama. Setelah kita verifikasi, kita usulkan di RW yang belum dapat. Waktu awal, kita tidak ngerti. (Bantuan) itu dari PD Pasar Jaya ke RW. Mudah-mudahan data ini (yang diperbaharui) dipakai, jangan kembali lagi ke yang asal. Berapa data yang baru, 3.000 lebih, dari RW berhak," ucap Abdul.
Diketahui, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani juga memberikan perhatian soal masalah data penerima bantuan sosial (Bansos) di DKI Jakarta. Bahkan pejabat tingkat bawah baru menerima data penerima H-1 sebelum dibagikan.
"Pembagian bansos DKI harusnya melalui proses verifikasi atau cek data real di lapangan. Yang terjadi sekarang camat/lurah/RW/RT menerima data, dan h-1 atau 2 membagikan. Sedangkan perangkat di bawah ini tidak tahu harus membagikan ke siapa, karena dapat data langsung harus dibagikan," ucap Zita saat dihubungi.
Menurut Zita, seharusnya pemerintah daerah memiliki waktu untuk mengecek data sehingga pembagian bisa tepat sasaran.
"Seharusnya data dari pusat, di verifikasi terlebih dahulu. Misal data turun satu atau dua minggu sebelumnya, lalu dirapatkan oleh camat/lurah/RW/RT untuk diputuskan apakah penerima layak karena yang tahu lapangan itu kan RW, dan RT," kata politikus PAN tersebut.
