Ridwan Kamil Beberkan Rencana Pemulihan Ekonomi Pasca Corona

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jabar Tahun 2020 melalui video conference. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jabar Tahun 2021 ini rehabilitasi dan rekonstruksi dampak COVID-19 jadi tambahan prioritas pembangunan Jabar.

"Musrenbang 2020 momentum yang penting dalam perencanaan pembangunan 2021, di mana ada dua agenda penting yaitu pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan mendukung tahapan tahun ketiga pencapaian visi misi dalam RPJMD (2018-2023) yakni terwujudnya Jabar Juara Lahir dan Batin melalui inovasi dan kolaborasi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4/2020).

Untuk itu, Emil menjelaskan Pemprov Jabar maupun kabupaten/kota diberi kewenangan untuk refocusing dan realokasi penggunaan APBD. Provinsi Jabar sendiri mendapatkan total anggaran refocusing dan realokasi sebesar Rp 7,9 triliun.

"Jika dijumlahkan kekuatan APBD provinsi dan kabupaten/kota se-Jabar, ada Rp10,8 triliun yang menjadi refocusing APBD (2020) dalam penanganan COVID-19," ungkapnya.

Rinciannya, refocusing dan realokasi APBD provinsi dan kabupaten/kota dengan total Rp 10,8 triliun itu ditujukan untuk bidang kesehatan sebesar Rp 4,4 triliun, Rp 6,3 triliun untuk Program Jaring Pengaman Sosial, dan Rp 133,6 miliar untuk penunjang lain.

"Saya sampaikan apresiasi kepada pemda kabupaten/kota yang telah refocusing dan realokasi anggaran APBD 2020 dan saya ajak untuk bangkit dan berkolaborasi dalam menangani pandemi ini," ucap Emil.

Terkait tema pembangunan di 2021 yaitu Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah, Emil berharap semua daerah bisa menyamakan tema dan fokus, di mana ada peningkatan dan pemenuhan layanan dasar, konektivitas wilayah, pemulihan ekonomi masyarakat, dan penguatan kesehatan masyarakat.

"Sebagai upaya melakukan percepatan, terdapat satu tambahan prioritas pembangunan daerah yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi COVID-19," ucap Kang Emil.

Dirinya pun menjelaskan refocusing dan realokasi anggaran 2020 membuat perlambatan dalam pencapaian target pembangunan yang berdampak langsung pada perencanaan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

"Untuk itu dibutuhkan koreksi terhadap proyeksi target indikator makro pembangunan Provinsi Jabar. Yang harus dikoreksi antara lain laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka yang mungkin naik dan tingkat kemiskinan dan pengeluaran per kapita yang semakin dalam," tuturnya.

"Pentingnya inovasi dan kolaborasi dalam perencanaan pembangunan diharapkan kualitas perencanaan tahun 2021 lebih fokus, terinci, punya indikator jelas dan terukur oleh semua tingkat pemerintahan sesuai kewenangan masing-masing demi mewujudkan Jabar Juara Lahir dan Batin," tegasnya.

Sementara itu, dalam laporannya, Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan terdapat total 9.607 kegiatan dengan total biaya Rp 35,3 triliun dari rekapitulasi usulan kegiatan dalam proses perencanaan pembangunan tahun 2021.

Sementara di tengah penyusunan dan pelaksanaan Musrenbang serta pelaksanaan APBD 2020, Setiawan berujar, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar turut merasakan dampak pandemi global COVID-19.

"Tema pembangunan Jabar di 2021 ikut disesuaikan dengan kondisi saat ini, yaitu menjadi Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah," ucap Setiawan.

Adapun, tiga tujuan Musrenbang tahun ini adalah pertama, menyepakati usulan program dan kegiatan prioritas perangkat daerah Provinsi Jabar dan kabupaten/kota tahun 2021.

Kedua, menyepakati usulan program dan kegiatan prioritas pembangunan pemerintah daerah yang disinkronkan dengan arah kebijakan, prioritas, sasaran pembangunan, dan kebijakan strategis nasional.

"Dan ketiga adalah menjaring masukan terhadap penyempurnaan dokumen rancangan RKPD untuk penyusunan rancangan akhir RKPD Provinsi tahun 2021," tutur Setiawan.

Sebelum Musrenbang Jabar Tahun 2020 terkait Penyusunan RKPD Tahun 2021 ini dibuka, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut memberikan arahan sekaligus strategi pemerintah pusat di bawah komando Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Selain itu, Tito mengingatkan tantangan yang akan dihadapi oleh Jabar sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dengan tiga macam masyarakat yakni masyarakat informatif, industri, dan masyarakat pertanian/perkebunan.

Sementara terkait pandemi COVID-19, Tito mengapresiasi tingginya refocusing APBD Provinsi Jabar dan menilai bahwa penanganan COVID-19 di Jabar sudah konseptual, sistematis dan cepat.

Dalam Musrenbang tersebut juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Pemda Provinsi Jabar dan LIPI serta penayangan video pengumuman Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2020 Tingkat Provinsi Jabar.

Selain Sekretaris Daerah Jabar turut mendampingi gubernur di Jabar Command Center adalah Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum serta Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat.

Musrenbang Jabar 2020 dalam rangka penyusunan RKPD 2021 diikuti antara lain Forkopimda Jabar, Bupati/Wali Kota se-Jabar, Sekretaris Daerah se-Jabar, Ketua LIPI Laksana Tri Handoko, Komisi IX dan XI DPR RI, DPD Perwakilan Jabar, anggota DPRD Jabar, serta kepala perangkat daerah.