.webp)
Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan daftar sekolah yang akan dijadikan tempat isolasi orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) selama pandemi virus Corona (COVID-19). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengaku menerima pengaduan keberatan terkait kebijakan tersebut.
"KPAI menerima dua pengaduan keberatan penggunaan gedung sekolah untuk fasilitas isolasi warga yang terpapar virus Corona," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/4/2020).
Terkait dua aduan tersebut, KPAI mengimbau Pemprov DKI Jakarta agar memberikan sosialisasi kepada warga. Retno meminta sosialisasi dilakukan dengan cara yang mudah dipahami publik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"KPAI mendorong Pemprov memberikan penjelasan kepada publik melalui infografis yang mudah di-share dan cepat dipahami publik. Selain sosialisasi yang akan dilakukan oleh pihak kelurahan dan kecamatan di mana sekolah-sekolah rujukan ada dalam wilayah tugasnya," ucap Retno.
Sosialisasi tersebut, kata Retno, harus dilakukan secara masif, termasuk melalui media sosial. Dia pun meminta agar masyarakat sekitar sekolah juga diedukasi agar mendukung kebijakan itu.
"Masyarakat sekitar sekolah juga harus diedukasi agar mendukung kebijakan Pemprov. Masyarakat harus digerakkan bahwa kondisi saat ini, yang dibutuhkan adalah empati, kepekaan dan kompetensi bertahan hidup. Para guru di sekolah-sekolah yang ditunjuk juga harus disosialisasi agar tidak memiliki kekhawatiran jika tertular saat masuk sekolah nanti," tutur Retno.
Selain itu, KPAI mengingatkan agar sekolah yang digunakan menjadi ruang isolasi secara rutin harus disterilisasi dengan disinfektan sesuai protap kesehatan. Selain itu Retno menyebut banyak sekolah yang kondisi toiletnya masih kurang memadai.
"Dari pengawasan KPAI ke sekolah selama ini, untuk jenjang SD masih banyak sekolah negeri yang toiletnya kurang layak dan wastafel yang jumlahnya terbatas dan terkadang dalam keadaan rusak," ujar Retno.
Retno pun menyarankan agar anggaran Pemprov DKI juga digunakan untuk perbaikan toilet dan ruang kelas sekolah. Perbaikan tersebut, kata Retno, dapat menjadi keuntungan bagi sekolah yang dijadikan sebagai tempat isolasi.
"Perbaikan toilet dan penambahan wastafel di depan ruang-ruang kelas yang akan difungsikan menjadi kamar dengan anggaran Pemprov akan sangat membantu sekolah, artinya sekolah yang ditunjuk menjadi diuntungkan juga karena mendapat fasilitas tambahan yang dapat dipergunakan kelak oleh warga sekolah kelak ketika wabah COVID-19 sudah berlalu dan dapat diatasi," sebut Retno.
Tak lupa juga Retno menyoroti persoalan pembiayaan rutin seperti tagihan listrik sekolah. Sebelum sekolah dijadikan temoat isolasi, Retno menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta melakukan dialog dengan melibatkan pihak sekolah.
"Mungkin penting juga pihak sekolah diajak bicara terkait pembiayaan rutin yang mungkin menjadi beban karena bisa saja melonjak tagihan sekolah, misalnya listrik dan air. Apakah perlu ada subsidi Pemprov atau malah akan lebih baik jika dibayarkan Pemprov tagihannya," tutur Retno.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sekolah-sekolah yang akan dipakai untuk tenaga medis dan sekolah untuk isolasi pasien virus Corona. Seluruh kota/kabupaten yang ada di Jakarta, memiliki lokasi sekolah yang menjadi tempat isolasi.
Daftar sekolah yang akan menjadi tempat tenaga medis dan isolasi dituangkan dalam surat Dinas Pendidikan DKI Jakarta, nomor 4434/-1.772.1 seperti dilihat detikcom, Senin (20/4). Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana pada 20 April 2020. Surat tersebut ditujukan kepada Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta.
