.webp)
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta pemerintah segera mengatasi krisis reagen yang menyebabkan laboratorium-laboratorium di Indonesia berhenti melanjutkan tes virus Corona melalui PCR (Polymerase Chain Reaction). Kebutuhan reagen perlu segera dicukupi karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menargetkan peningkatan tes besar-besaran.
"Semua kementerian harus mengupayakan alat dan reagen PCR sesegera mungkin," kata Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Daeng Mohammad Faqih, kepada detikcom, Rabu (22/4/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mendengar kabar bahwa Institute Tropical Disease (ITD) Universitas Airlangga Surabaya kehabisan reagen. Padahal, zat kimia itu diperlukan untuk mereaksikan spesimen tes Corona dari orang-orang sebelum diproses oleh mesin PCR. Hingga saat ini, tes melalui PCR adalah tes yang lebih akurat bila dibanding tes cepat (rapid test). Namun, reagennya sudah habis.
"Untuk keperluan tersebut segera diadakan alat PCR dan reagen yang lebih banyak dan ditempatkan ke seluruh daerah," kata Faqih.
Tes terhadap virus Corona harus dilakukan secara lebih masif demi mengatasi wabah ini. Cara tes masif ini juga sudah ditargetkan oleh Jokowi sendiri sekitar sejak sepekan lalu. IDI mendukung perluasan tes ini.
"Kami tetap memberikan usulan agar testing massal, luas dan cepat segera dilakukan sebagaimana pesan Presiden. Hanya dengan ini kita bisa dengan baik mengendalikan COVID-19," kata Faqih.
Tonton video Rekomendasi IDI Perlakukan PDP Seperti Positif Corona:
Sepekan lalu, Presiden Jokowi)meminta tes PCR Corona dapat dilakukan terhadap 10 ribu lebih spesimen setiap hari. Jokowi pada saat itu juga mengungkapkan Kementerian BUMN mengadakan 18 buah alat tes PCR. Dia menuturkan prediksinya pekan itu 1 hingga 3 alat tersebut bisa digunakan.
"Tes PCR sampai hari ini juga sudah menjangkau 26.500 tes. Ini juga lompatan yang baik, tetapi saya ingin agar setiap hari paling tidak kita bisa mengetes lebih dari 10 ribu," kata Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) Laporan Gugus Tugas COVID-19 yang disiarkan melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (13/4) lalu.
