Menko Polhukam Mahfud Md menjelaskan mengenai persoalan kekebalan hukum dalam Perppu No 1 Tahun 2020. Mahfud mengatakan pasal yang mengatur hak imunitas bukanlah hal yang baru.
"Kedua substansinya tentang kekebalan hukum. Bahwa pejabat-pejabat tertentu yang mengambil keputusan tentang itu tidak bisa diperkarakan itu juga bukan soal baru sudah banyak UU yang begitu," kata Mahfud kepada wartawan melalui video, Selasa (21/4/2020).
Mahfud mencontohkan UU tentang Bank Indonesia hingga KUHP. Dia mengatakan dalam peraturan tersebut juga diatur pejabat yang melakukan tugasnya dengan iktikad baik tidak bisa dipidanakan.
"UU BI begitu, KUHP pasal 50 dan 51 mengatur begitu. Pejabat yang melakukan tugasnya dengan iktikad baik tidak bisa dipidanakan ada di KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ada di UU (Undang-Undang) Ombudsman, ada di UU BI (Bank Indonesia) ada di UU Ketentuan Umum Perpajakan, ada di UU Pengampunan Pajak, banyak yang begitu. Di UU Advokat bahkan putusan MK serta UU Advokat juga mengatakan begitu. Jadi saya kira tidak ada masalah," paparnya.
