Komnas HAM: Tata Kelola Pusat dan Daerah Tangani Corona Tumpang-Tindih

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Selasa, 21 Apr 2020 15:28 WIB
Ahmad Taufan Damanik
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai terjadi tumpang-tindih tata kelola antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan wabah Corona (COVID-19). Komnas HAM bahkan melihat ketidakharmonisan yang ditunjukkan para pemangku kebijakan di depan publik.

"Tata kelolanya sekarang ini kita lihat ada BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) atau Gugus Tugas Keppres Nomor 2, di sisi lain ada Kementerian Kesehatan ada kementerian daerah, kami masih melihat berbagai kesempatan terjadi tumpang-tindih, terjadi ketidakharmonisan," kata Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik, dalam video konferensi, Selasa (21/4/2020).

Taufan mengatakan tata kelola harus segera diselaraskan dan diperbaiki dengan baik. Jika tidak dilakukan, negara akan kehilangan perannya dalam merealisasikan perlindungan dan pemenuhan HAM secara progresif.

"Karena itu tata kelola harus diperbaiki. Kalau tata kelola tidak bisa diperbaiki sehingga menjadi lebih baik, maka kemampuan negara dalam menjamin melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga tadi yang ada di Indonesia maupun di luar itu tidak bisa maksimum dalam perspektif HAM yang disebut sebagai kewajiban untuk merealisasikan secara progresif, tidak akan mampu untuk itu," ujarnya.

Taufan menilai pemerintah hanya fokus memberikan perhatian ekonomi kepada mereka yang terdampak pemberlakuan PSBB. Padahal, lanjutnya, daerah di luar PSBB tak luput dari ancaman ekonomi.

"Karena itu, kami juga sebenarnya mengatakan dampak ekonomi itu tidak hanya di daerah yang dilakukan PSBB, tapi juga di daerah yang belum dilakukan PSBB pun sebetulnya secara sistemik terjadi dampak ekonomi," tuturnya.

Komnas HAM Ungkap Sebab Tenaga Medis RS Kariadi Terpapar Corona!:

Selanjutnya
Halaman
1 2