.webp)
Bupati Bogor Ade Yasin meninjau aktivitas KRL Jabodetabek. Dalam tinjauannya, Ade menemukan masih adanya warga yang berangkat bekerja meski kantor mereka tak dikecualikan di Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Saya wawancara, ada beberapa sektor yang sebetulnya tidak harus bekerja, tapi mereka bekerja," kata Ade, di Stasiun Bojonggede, Kabupaten Bogor, Senin (20/4/2020).
Karena itu, Ade pun berharap kerja sama dari Pemprov DKI. Dia meminta agar Pemprov DKI lebih tegas mengatur perkantoran yang tidak menaati peraturan dalam PSBB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini juga butuh kerja sama dari pemerintah DKI untuk lebih tegas lagi mengatur sektor yang tidak dikecualikan. Kalau yang dikecualikan seperti bank, tadi ada saya tanya, 'ada yang kerja di bank?', itu termasuk sektor yang dikecualikan," ujarnya.
"Tetapi masih ada yang tidak dikecualikan. Salah satu contoh tadi saya tanya ke seorang bapak, 'kerja di mana?', 'di kantor', dia nggak mau menyebutkan nama kantornya. 'Kenapa bapak kerja?' 'Karena saya mau rapat'. 'Kenapa nggak rapat melalui zoom meeting?' Nggak bisa katanya rusak atau apalah. Alasannya begitu," sambung Ade.
Selain itu, kata Ade, pembatasan di KRL juga belum maksimal. Banyak penumpang yang tidak memakai sarung tangan atau membawa hand sanitizer.
"Seharusnya pakai sarung tangan karena mereka pegang pintu, pegang handle, gantungan, megang-megang begitu, seharusnya mereka pakai sarung tangan atau pegang hand sanitizer. Tinggal itu saja yang mungkin belum bisa disiplin semua. Tapi kalau masker saya lihat sudah pada pakai, begitu," kata Ade.
Ade mengatakan, memutus mata rantai penyebaran virus Corona (COVID-19) tidak akan berjalan dengan maksimal bila penumpang KRL tidak disiplin. Dia menilai, penumpang KRL sulit diatur ketika sudah berada didalam kereta.
"Masih ada yang akhirnya, karena nggak ada space-nya, akhirnya duduk di yang tidak boleh. Itu masih ada saya lihat ya. Terus yang berdiri juga di depan, yang duduk tuh, masih ada," ungkap Ade.
(mae/mae)
