.webp)
Kementerian Perhubungan memutuskan tak menghentikan operasional KRL Jabodetabek meski wilayah yang dilalui telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan Pusat ini disoroti.
"Adapun untuk KRL di Jabodetabek, yang telah ditetapkan PSBB, pengendalian yang dilakukan adalah dengan pembatasan, bukan menutup atau melarang sama sekali, khususnya untuk melayani kegiatan dan pekerjaan yang dikecualikan selama PSBB," begitu kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri soal keputusannya terkait operasional KRL selama PSBB.
Bupati Bogor Ade Yasin meminta Kemenhub mengkaji ulang kebijakan tersebut. Menurutnya, penghentian operasional KRL sementara bisa memutus rantai penularan virus Corona.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sudah berupaya untuk memutus mata rantai itu melalui penumpang kereta api. Tapi, karena memang tidak disetujui ya saya hanya bisa berharap ini bisa dikaji ulang," kata Ade Yasin kepada wartawan, Minggu (19/4/2020).
Ade menilai masih banyaknya masyarakat yang bekerja bukan menjadi alasan yang tepat untuk membatasi operasional KRL. Seharusnya, kantor-kantor sudah tutup selama PSBB kecuali delapan sektor yang dikecualikan.
Selain itu, Ade meminta ada pengetatan terhadap kantor-kantor yang ada di Jakarta. Hal itu dilakukan agar ada pengurangan akses dari Bogor ke Jakarta.
"Ya kantor-kantor apakah melaksanakan PSBB atau tidak ya kembali lagi kepada Jakarta apakah sudah melakukan pengetatan terhadap kantor-kantor yang mempekerjakan orang-orang dari Bogor," ujar Ade.
Kritik atas keputusan Kemenhub ini juga datang dari anggota Dewan.
Yang pertama adalah anggota Komisi I DPR Fadli Zon. Fadli menilai KRL merupakan bagian dari rantai penyebaran virus Corona.
"Efektivitas PSBB sepertinya sulit dicapai jika pemerintah pusat masih saja bersikap kontra terhadap sejumlah inisiatif kepala daerah. Misalnya, usulan Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat agar Kementerian Perhubungan menghentikan operasional KRL Commuter Line di Jabodetabek selama 14 hari, ditolak oleh Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan tanpa diskusi yang mendalam. Menurut saya, respon tersebut sangat memprihatinkan," kata Fadli dalam keterangan tertulis, Minggu (19/4/2020).
Tonton juga video Gubernur Babel Buka Pelabuhan Tanjung Kalian, Pemudik Membeludak!:
Fadli menyebut penyebaran virus Corona tidak dapat dicegah jika tidak ada pembatasan aktivitas secara konkret. Anggota DPR RI itu kemudian mengulas penyataan pihak Pemkab Bogor yang menyebut sejumlah pasien positif virus Corona di wilayahnya tertular dari KRL.
"Penyebaran COVID-19 ini kan dari manusia ke manusia. Tanpa pembatasan aktivitas orang, kita tak akan bisa memutus rantai penularannya. Dan KRL adalah salah satu rantai penting penularan virus tersebut," sebut Fadli.
"Menurut pemerintah daerah Kabupaten Bogor, misalnya, rata-rata pasien positif terinfeksi virus COVID-19 yang berdomisili di Kabupaten Bogor, tertular di KRL," imbuhnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani juga memberikan kritik. Dia menyarankan pejabat tak terlalu banyak melontarkan istilah yang membuat masyarakat kebingungan.
"Saya kadang resah melihat pejabat bicara bukan ini dan bukan itu. Jangan kebanyakan istilah. Pembatasan bukan penghentian. Warga jadi bingung. Ada situasi tertentu, menurut saya, terutama ketika krisis, kita mesti hitam-putih saja lihat masalah," kata Zita melalui keterangan tertulis.
Zita menyebut tidak semua warga paham terkait kebijakan pembatasan KRL. Kebingungan ini bisa menimbulkan bahaya penyebaran virus Corona di stasiun.
"Kan tidak semua kita cepat paham pembatasan atau penghentian. Ada warga yang datang ke stasiun, tahunya habis waktunya nunggu di stasiun karena kereta lama, lalu malah terjadi penularan," ujar Zita.
"Kalau ingin pembatasan sosial, ya, hentikan saja (operasional KRL). Biarkan ambulans saja yang jemput kalau ada yang kritis. Kita ingin ini cepat menurun. Kurva masih belum landai," tambah anggota Fraksi PAN itu.
