KPU Beberkan Tata Cara Pilkada Serentak Jika Diadakan Saat Pandemi Corona

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Minggu, 19 Apr 2020 17:52 WIB
Arief Budiman
Ketua KPU Arief Budiman (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan apabila Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak harus dilaksanakan saat pandemi Corona (COVID-19) masih terjadi, proses verifikasi akan dilakukan secara online dan penempatan bilik TPS dengan jarak berjauhan akan dipersiapkan.

KPU sebelumnya telah menyampaikan tiga opsi jadwal pelaksanaan pilkada kepada DPR dan pemerintah. Namun ketiga opsi dilakukan apabila kondisi Indonesia telah kembali normal.

"Apa yang disusun oleh KPU itu kan dengan perhitungan bahwa COVID-19 selesai, sehingga kita hanya memindahkan yang semula pada September 2020 ke jadwal yang baru. Semua itu dalam kondisi normal, dihitung dengan waktu yang cukup. Ini problemnya kan tidak ada yang bisa pastikan kapan COVID-19 selesai," kata Ketua KPU Arief Budiman dalam diskusi virtual bersama Perludem pada Minggu (19/4/2020).

Ketidakpastian inilah yang membuat KPU memikirkan cara lain agar pilkada tetap terselenggara di tengah pandemi Corona. Pertama, KPU bisa melakukan pemuktahiran data pemilih serta verifikasi dukungan calon secara online. KPU akan mendorong adanya kampanye online sehingga mampu menghindari terjadinya kerumunan massa.

"Terkait dengan terkait pemuktahiran data pemilih. Nah itu apakah memungkinkan UU yang mengatur pasal pemuktahiran data pemilih, verifikasi dukungan calon itu semua diubah jadi digital verification. Termasuk nanti kampanye, jadi digital campaign. Tidak ada lagi kampanye-kampanye yang melibatkan pertemuan-pertemuan itu," jelasnya.

Selain itu, Arief telah merancang tempat pemungutan suara (TPS) dalam jarak yang berjauhan. Hal ini sesuai dengan protokol COVID-19. Ia pun akan mengatur keluar-masuknya pemilih ke dalam TPS.

"Termasuk pemungutan suara, KPU sudah merancang ketentuan membangun TPS itu harus lebih lebar lagi sehingga jarak lebih terukur dan tidak berimpitan. Kemudian jumlah pemilih per TPS akan kita kurangi, kalau kita ikuti jumlah yang sekarang bisa sampai 800 itu banyak sekali orang dalam TPS," sambungnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2