Kabareskrim: Pelanggar Kebijakan Pemerintah soal Corona-PSBB Diproses Hukum!

Audrey Santoso - detikNews
Jumat, 17 Apr 2020 19:07 WIB
Kapolda Banten Brigjen Listyo Sigit Prabowo.
Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo (Muhammad Iqbal/detikcom)
Jakarta -

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo menegaskan pelanggar kebijakan pemerintah terkait percepatan penanganan wabah Corona (COVID-19), termasuk kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan ditindak secara hukum. Sigit juga mengatakan Polri telah membentuk Tim Satgas V Gakkum yang merupakan bagian dari Satgas Aman Nusa II Penanggulangan COVID-19 untuk mengawasi hal tersebut.

"Satgas V Gakkum merupakan bagian dari Satgas Aman Nusa II, terdiri dari Sub Satgas Pidum, Sub Satgas Ekonomi, serta Sub Satgas Siber. Fokus utamanya yakni pencegahan, penanggulangan, dan penegakan hukum," kata Sigit dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2020).

Dia memaparkan Sub Satgas Pidum (Pidana Umum) bertugas menindak kejahatan konvensional, seperti pencurian, penjarahan, dan perampokan. Sub Satgas Pidum juga berwenang memproses hukum pelaku tindak pidana bencana alam dan tindak pidana karantina kesehatan.

Sub Satgas Ekonomi, sambung dia, akan mengawasi dan menindak penimbunan bahan makanan, alat kesehatan, pelaku ekspor antiseptik, bahan baku masker, APD, dan masker. Sub Satgas Ekonomi juga akan menindak pembuat dan penjual obat atau alat kesehatan yang tidak sesuai standar atau izin edar.

"Tugas Sub Satgas Siber melakukan penindakan hoaks COVID-19, provokator terkait COVID-19 melalui media online, serta penindakan penjualan alkes melalui media online," tambah dia.

Sigit menegaskan siapa saja yang melanggar kebijakan pemerintah selama status darurat bencana wabah Corona akan berurusan dengan penegak hukum. Oleh sebab itu, masyarakat diminta patuh dan disiplin.

Selanjutnya
Halaman
1 2