.webp)
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan agar Pilkada 2020 digelar setelah Indonesia dinyatakan bersih dari virus Corona (COVID-19). Wakil Direktur Perludem Khoirunnisa Agustyati meminta pemerintah tegas dalam menentukan jadwal Pilkada 2020.
"Kalau kita bicara soal bagaimana implikasinya terhadap teknis penyelenggaraan pemilu kita, menurut kami, sebenarnya kami sendiri di Perludem dan juga beberapa organisasi masyarakat sipil juga sudah banyak melakukan diskusi, memang sebaiknya menunda Pilkada ini mungkin tidak, jangan tanggung. Kalau memang mau ditunda ya ditunda saja," kata Khoirunnisa dalam diskusi virtual yang disiarkan di YouTube CSIS Indonesia, Kamis (16/4/2020).
Khoirunnisa meminta pemerintah juga mempertimbangkan jika ingin memulai tahapan Pilkada 2020 saat masa pemulihan dari wabah virus Corona. Dia mengingatkan bahwa pilkada bukan hanya menyangkut saat pemungutan suara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ketika tahapan pilkada itu dimulai, kan situasinya belum betul-betul bersih. Mungkin kita masih recovery, belum betul-betul bersih, mungkin masih ada potensi penularan. Ini juga harus dipikirkan, karena kalau kita bicara soal tahapan penyelenggara pemilu, tahapan pilkada kan bukan sekedar kapan hari-H-nya," ujarnya.
"Bukan sekadar apakah nanti kita pemilunya menggunakan teknologi, menggunakan pos, menggunakan kotak suara keliling. Bukan sekedar itu, tapi tahapan pemilu kita itu tahapan Pemilu yang kompleks dan berpotensi mengumpulkan banyak orang," sambungnya.
Khoirunnisa memprediksi tahapan Pilkada 2020 hanya memiliki waktu yang singkat. Ia mencontohkan pengalaman penyelenggaraan Pilkada 2018 yang berhimpitan dengan tahapan Pemilu 2019.
"Hal-hal ini yang sebetulnya perlu, kalau kami mengusulkan kalau mau menunda ya sekalian saja. Betul-betul nunggu keadaannya bersih, lalu penyelenggara Pemilu juga punya waktu yang cukup untuk menyelenggarakan Pilkada. Karena menyelenggarakan Pemilu di masa yang normal saja itu potensi masalahnya besar, apalagi kalau di masa-masa krisis dan waktunya tidak cukup," ungkapnya.
Peneliti CSIS Arya Fernandes mengatakan bila Pilkada digelar pada Desember 2020 diperkirakan partisipasi pemilih akan sedikit. Sebab, sebut dia, pemerintah butuh waktu untuk memulihkan situasi dan kondisi.
"Saya khawatir juga dengan situasi yang picknya (angka kasus COVID-19) belum terjadi dan kemudian kemungkinan juga proses itu pascapick juga proses penanganannya juga lama, saya khawatir kalau dipaksakan pelaksanaannya buru-buru itu saya khawatirnya itu rendahnya partisipasi pemilih," kata Arya.
"Apalagi kalau dilihat trend partisipasi cukup bagus, rendah partisipasi untuk mengikuti kampanye, rendah partisipasi untuk mencoblos, dan juga kandidat juga khawatir untuk melakukan kampanye," imbuhnya.
