Selain Amien Rais, Ini 23 Nama Penggugat Perppu Corona ke MK

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 16 Apr 2020 16:03 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Amien Rais dkk menggugat Perppu Corona ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta Pasal 1 huruf 1 angka 1, 2, 3 serta Pasal 27 dan Pasal 28 Perppu itu dibatalkan. Siapa saja penggugat itu?

Total yang menggugat bersama Amien Rais ada 24 orang. Mereka mengajukan pengujian materiil terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu RI) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Berdasarkan permohonan judicial review yang dilansir website MK, Kamis (16/4/2020), berada di urutan teratas adalah mantan Ketua Umum DPP Muhammadiyah, Sirajuddin Syamsudin, atau yang dikenal dengan Din Syamsuddin.

Di urutan kedua, ada nama Sri Edi Swasono. Sri adalah guru besar UI dan juga saudara kandung Sri Bintang Pamungkas. Istri Sri, Meutia Hatta, adalah putri Wapres pertama, Mohammad Hatta.

Nama Amien Rais menjadi pemohon ketiga. Mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Ketua MPR dan Ketum PAN. Berikut 21 nama lainnya:

1. Marwan Batubara
2. Hatta Taliwang. Mantan anggota DPR 1999-2004 dari PAN.
3. Taufan Maulamin
4. Syamsulbalda
5. Abdurrahman Syebubakar
6. Romli Kamidin
7. MS Kaban. Mantan Menteri Kehutanan dan pernah menjadi Ketum Partai Bulan Bintang.
8. Darmayanto
9. Gunawan Adji
10. Indra Wardhana
11. Abdullah Hehamahua. Mantan penasihat KPK.
12. Adhie Massardi. Adhie pernah menjadi jubir Presiden Gus Dur.
13. Agus Muhammad Mahsum
14. Ahmad Redi. Sehari-hari adalah dosen di Universtas Tarumanagara Jakarta dan dalam beberapa waktu terakhir ikut menggodok RUU Cipta Kerja.
15. Bambang Soetedjo
16. Ma'mun Murod
17. Indra Adil
18. Mastri Sitanggang
19. Sayuti Asyathri
20. Muslim Arbi
21. Roosalina Berlian

Mereka ramai-ramai menggugat Perppu Corona ke MK karena dinilai 'membolehkan' korupsi di kala krisis, seperti Corona. Padahal seharusnya, di kala krisis, pengawasan anggaran haruskah diperketat.

"Bahkan setiap orang yang melakukan korupsi atas keuangan sehubungan dengan penganan pandemi COVID-19 selayaknya dihukum seberat-beratnya, termasuk kemungkinan hukuman mati sesuai UU," ujar mereka dalam permohonannya.

(asp/zak)