KPK Minta Instansi Pemerintah Publikasikan Penerimaan Bantuan Terkait Corona

Ibnu Hariyanto - detikNews
Rabu, 15 Apr 2020 14:57 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri (Eva Safitri/detikcom)
Foto: Ketua KPK Firli Bahuri (Eva Safitri/detikcom)

Selain itu, Firli mengatakan surat tersebut untuk menjawab keraguan sejumlah instansi pemerintah terkait potensi gratifikasi bila menerima sumbangan, baik berupa uang, barang habis pakai, maupun barang modal. Ia menegaskan bantuan atau sumbangan terkait penanganan virus Corona yang ditujukan ke instansi pemerintahan dapat diterima dan tidak temasuk dalam kategori gratifikasi.

"Sumbangan bantuan bencana dalam berbagai bentuk sepanjang ditujukan kepada kementerian, lembaga, pemda maupun institusi pemerintah lainnya bukan termasuk gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi," ujar Firli.

"Namun demikian, lembaga atau institusi pemerintah sebagai penerima sumbangan perlu memastikan bahwa tujuan pemberian sumbangan adalah ditujukan kepada lembaga atau institusi, dan bukan kepada individu pegawai negeri atau penyelenggara negara," sambungnya.

Firli mengatakan dalam kondisi pandemi COVID-19 diperlukan peran berbagai pihak untuk melakukan percepatan penanganan virus Corona ini, salah satunya peran masyarakat. Bentuk partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 ini salah satunya melalui pemberian sumbangan, hibah dan bantuan yang diberikan langsung kepada fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, Gugus Tugas di tingkat nasional maupun daerah, pemda, juga kementerian/lembaga.

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pengumpulan dan penyaluran sumbangan terkait pandemi COVID-19 agar berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dengan demikian, penggunaan dana bantuan itu tepat guna dan tepat sasaran.

Halaman

(ibh/azr)