Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) mempertanyakan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Deputi Penindakan KPK yang baru, Brigjen Karyoto. Penyelenggara negara dinilai seharusnya wajib melaporkan LHKPN saat awal dan setelah menjabat.
"Bagaimana kepatuhan yang bersangkutan untuk kewajiban melaporkan LHKPN. Di dalam UU Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN itu disebut salah satu kewajiban dari penyelenggara melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan sesudah setelah menjabat," kata peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman saat dihubungi, Rabu (15/4/2020).
Zaenur menyebut penyidik Polri termasuk penyelenggara yang wajib melaporkan LHKPN, baik saat awal menjabat maupun selesai menjabat. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 1999 tersebut.
"Kategori penyelenggara negara ini di Pasal 5 UU Nomor 28 tahun 1999 itu yang dimaksud dengan penyelenggara negara juga termasuk penyidik. Ini kan sebelumnya yang bersangkutan pernah menjadi penyidik Polri di berbagai jenis jabatan," sebut Zaenur.
Selain itu, Zaenur mengatakan, dalam peraturan KPK tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan, penyelenggara negara wajib melaporkan LHKPN secara periodik setiap tahun. Namun, Brigjen Karyoto tercatat terakhir kali melaporkan LHKPN pada 2013.
"Jika yang ditemukan terakhir 2013, lantas bagaimana kepatuhan yang bersangkutan dari 2013 sampai 2020 ini. Itu tentu jadi menjadi catatan apabila tidak patuh LHKPN tentu ini merupakan satu bentuk catatan atas rekam jejaknya," ujarnya.
Agar Korupsi Berkurang, Novel: Bersihkan Dulu Penegak Hukumnya:
