Ketua KPK Firli Bahuri baru saja melantik empat pejabat struktural di KPK. Firli berharap para pejabat baru di KPK memprioritaskan pemberantasan korupsi dengan metode membangun kasus atau case building.
"Pertama prioritas penanganan pemberantasan korupsi diarahkan kepada pembangunan kasus atau case building dengan beberapa prioritas yaitu kejahatan korupsi bidang sumber daya alam, pertambangan, lingkungan hidup, tata niaga," kata Firli Bahuri dalam sambutannya di acara pelantikan pejabat di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2020).
Ia menilai korupsi di sektor-sektor tersebut memiliki dampak yang signifikan bagi perekonomian negara. Firli juga meminta para pejabat itu membuat satuan tugas yang efektif dalam upaya pemberantasan korupsi sehingga informasi yang masuk ke KPK bisa ditangani dengan baik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pembentukan satgas yang efektif dalam rangka pemberantasan korupsi mulai dari satgas pendidikan, dan satgas penyelidikan, terutama di dalam gunakan dan menempatkan informasi yang diberikan PPATK berupa laporan hasil dari analisis keuangan PPATK, dan juga menempatkan laporan pemeriksaan dari mitra kerja kita baik dari BPKP maupun BPK," ujar Firli.
Firli mengatakan ke depan dalam setiap penanganan kasus korupsi harus mengoptimalkan pengembalian keuangan negara. Untuk itu, Ia meminta setiap penanganan kasus korupsi mendampingkan pasal tipikor dengan pasal pencucian uang.
"Kalau ini yang terpenting karena untuk pengembalian uang negara dan kerugian uang negara," sebutnya.
Firli juga meminta kinerja penindakan harus berkolaborasi dengan kinerja pencegahan. Selain itu, Firli berharap para pejabat baru di KPK mengoptimalkan fungsi KPK sebagai trigger mechanisme.
"Perangkat korupsi trigger mechanisme dengan terus mengoptimalkan wadah wadah informasi, supervisi, dan sinergi dengan aparatur penegak hukum lainnya dan aparat pengawas internal pemerintah. Membalut solidaritas kelembagaan dan menjadikan hubungan yang kompak dan solid diantara aparat penegak hukum dan aparatur pengawas internal pemerintah dengan KPK," kata Firli.
Meski demikian, ia berpesan dalam melakukan penegakan hukum harus tetap patuh kepada aturan perundangan-undangan. Dengan demikian, penegakan hukum bisa memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan.
"Terakhir, silahkan saudara berbuat, berfitrah, memberikan andil dalam pemberantasan korupsi, tapi harus diingat penegakan hukum harus menimbulkan kepatuhan hukum, penegakan hukum harus menimbulkan rasa keadilan, dan penegakan hukum harus mengagungkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan jauh dari kegaduhan. KPK percaya Indonesia bisa menjadi negara yang sejahtera, bisa jadi negara yang maju," tutur Firli.
Sebelumnya diberitakan, KPK melantik empat jabatan struktural KPK. Pelantikan dipimpin langsung Ketua KPK Firli Bahuri
Pelantikan dilakukan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2020) sekitar pukul 09.30 WIB. Keempat jabatan struktural itu yakni Deputi Penindakan KPK, Deputi Inda (Informasi dan Data), Direktur Penyelidikan, dan Kepala Biro (Kabiro) Hukum KPK.
Untuk Deputi Penindakan dijabat oleh Brigjen Karyoto, Direktur Penyelidikan KPK dijabat oleh Kombes Endar Priantoro, Deputi Inda (Informasi dan Data) KPK dijabat oleh Mochamad Hadiyana dan Kepala Biro (Kabiro) Hukum KPK dijabat oleh Ahmad Burhanudin
(ibh/dhn)